Bupati Jombang Tekankan Transparansi Pengelolaan Dana Desa 2026

Jombang – Suaraharianpagi.id

Pemerintah Kabupaten Jombang resmi memulai tahapan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) serta dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Tahun Anggaran 2026. Kick-off penyaluran tersebut ditandai melalui kegiatan Sosialisasi dan Launching Penyaluran ADD dan PDRD yang digelar di Pendopo Kabupaten Jombang, Kamis (5/2/2026).

Kegiatan ini dihadiri Bupati Jombang Warsubi, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sudiro Setiono, Kepala Bapenda Jombang Sholahuddin HS, para camat, serta seluruh kepala desa se-Kabupaten Jombang.

Dalam sambutannya, Bupati Warsubi menyampaikan capaian positif pembangunan desa di Kabupaten Jombang. Ia menegaskan bahwa sejak 2020, Jombang telah bebas dari status desa tertinggal. Bahkan pada 2025, sebagian besar desa telah berstatus Desa Mandiri.

“Meski terjadi perubahan nomenklatur dari Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi Indeks Desa mulai 2025, substansinya tetap sama, yakni memperkuat kapasitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian,” kata Warsubi.

Untuk mendukung pembangunan di tingkat desa, Pemerintah Kabupaten Jombang pada Tahun Anggaran 2026 mengalokasikan ADD sebesar Rp112.727.664.600. Dana tersebut diperuntukkan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, hingga penanganan bencana dan keadaan darurat.

Selain ADD, desa-desa di Jombang juga menerima dana bagi hasil pajak daerah sebesar Rp30.244.600.000 serta retribusi daerah sebesar Rp1.922.319.306. Total dana yang disalurkan ke desa pada tahun 2026 mencapai lebih dari Rp144 miliar.

“Anggaran yang besar ini harus dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel. Perencanaan harus matang, pelaksanaan sesuai aturan, dan pelaporan tepat waktu,” tegas Warsubi di hadapan para kepala desa.

Selain pembangunan fisik, Bupati Warsubi mendorong pemerintah desa untuk mendukung dan menyukseskan program strategis pemerintah pusat, di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Ia juga menekankan pentingnya penguatan ekonomi desa melalui kewirausahaan.

“Kami dorong program satu dusun tiga wirausaha. Hasil Musrenbang desa juga harus segera ditindaklanjuti agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pemkab Jombang memberikan penghargaan kepada desa-desa berprestasi tahun 2025. Kategori Penyusunan APBDes Tercepat diraih Desa Gajah (Kecamatan Ngoro) sebagai juara pertama, disusul Desa Asemgede (Kecamatan Ngusikan) dan Desa Pojokrejo (Kecamatan Kesamben). Sementara kategori Video Kreatif Desa diraih Desa Mojotrisno, Desa Carangrejo, dan Desa Ngampungan.

Selain itu, Bupati Warsubi didampingi Sekdakab Jombang dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Ibrahim Hadi Wibowo juga menyerahkan santunan Jaminan Kematian kepada ahli waris perangkat desa serta petugas ambulans desa yang telah meninggal dunia, sebagai bentuk perlindungan sosial bagi aparatur desa.

Sementara itu, Kepala DPMD Jombang Sudiro Setiono menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan menyamakan pemahaman pemerintah desa terkait mekanisme penyaluran ADD dan PDRD sesuai regulasi terbaru, sehingga proses pencairan dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.

“Dengan pemahaman yang sama, kami berharap dana desa Tahun Anggaran 2026 bisa segera dicairkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(dsy)