Kegiatan Sosialisasi dan Evaluasi Program SPPG Tahun 2025 di Hotel Aston. (suaraharianpagi.id/ds)
Mojokerto – suaraharianpagi.id
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Sosialisasi dan Evaluasi Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tahun 2025 yang di gelar di Hotel Aston Jalan totok kerot No. 51 Sumber gayam, Kenanten, Puri, Kabupaten Mojokerto. Selasa (25/11)
Acara ini menghadirkan berbagai unsur, mulai dari Forkopimda, kepala satuan pelaksana (satpel), yayasan mitra, koordinator wilayah, hingga koordinator kecamatan. Sebanyak 215 peserta ikut serta, termasuk bupati dan wali kota, camat, yayasan mitra, korwil, KPPG, Dinas Ketahanan Pangan, serta perwakilan TNI–Polri.
Dalam pemaparannya, BGN menyampaikan hasil evaluasi SPPG di wilayah Mojokerto. Dari kuota 123 SPPG, hanya 73 yang sudah aktif, dengan 52 dapur beroperasi (7 di Kota Mojokerto dan 45 di Kabupaten Mojokerto). Selain itu, masih ada 49 SPPG yang belum dikunjungi untuk kegiatan monitoring.
Berdasarkan penilaian menggunakan aplikasi Tauwas Care, kualitas SPPG di Mojokerto tergolong beragam:
1 SPPG kategori sangat baik
38 kategori baik
6 kategori cukup
3 kategori kurang
4 SPPG belum mengisi penilaian
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan pentingnya pengawasan menyeluruh terhadap kualitas dapur SPPG agar program benar-benar sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menjelaskan bahwa upaya kerjasama tengah diperjuangkan dengan TNI AD dan Kepolisian, agar komandan, kapolres, dan dandim turut aktif dalam ketahanan pangan melalui beternak ayam dan menanam sayuran.
“Saat ini kami memperjuangkan kerja sama dengan TNI AD dan Kepolisian. Kita kekurangan bahan baku, jadi kita harus bergerak bersama,” ujarnya.
Nanik juga menyatakan mendapat tugas langsung dari Presiden untuk memastikan dapur SPPG aman dan layak. Dia memberi peringatan tegas kepada pengelola dapur yang tidak memenuhi standar. Jika tidak berfungsi sesuai harapan, akan ada rotasi KS-SPPG dalam waktu dua minggu.
Menurutnya, program ini bukan sekadar proyek. “Beliau sangat mencintai anak-anak Indonesia,” katanya. Nanik menambahkan bahwa perhatian Presiden terhadap gizi anak telah ada jauh sebelum dia menjadi presiden. “Program ini dibuat dari nurani, bukan urusan proyek,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Nanik mengimbau kepala daerah dan Forkopimda untuk aktif melakukan pengecekan lapangan. Bila diperlukan, patroli malam ke dapur SPPG pun boleh dilakukan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, sudah dibentuk tim koordinasi antar 17 kementerian/lembaga yang boleh masuk dapur SPPG dengan catatan tidak mengganggu operasional. Asalkan memberi tahu korwil, pemantauan diperbolehkan.
Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada larangan bagi pihak terkait untuk memantau kondisi dapur, karena seluruh unsur telah mendapat tugas dari Presiden untuk menjamin keamanan pangan dan kualitas layanan.
Terkait insiden keracunan atau masalah lain, Nanik menjelaskan bahwa BGN hanya bertugas menangani secara internal. Publikasi insiden tetap menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan.
Di tempat terpisah, Dandim 0815/Mojokerto Letkol Inf Abi Swanjoyo, S.Hub., Int, menyampaikan apresiasi atas sosialisasi tersebut.
Ia menegaskan bahwa Kodim siap mendukung penuh program BGN, termasuk dalam pengawasan dan pendampingan agar pelaksanaan SPPG di Kota dan Kabupaten Mojokerto berjalan dengan tertib, tepat sasaran, dan transparan.
“Kami berharap melalui sosialisasi ini, semua pihak pemerintah daerah, mitra pelaksana, masyarakat memiliki persepsi yang sama agar kendala di lapangan bisa diminimalkan. Sinergi dan komunikasi yang baik menjadi kunci agar manfaat program dirasakan publik,” ungkapnya.
Dia juga memastikan Kodim 0815 akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan demi stabilitas, kelancaran, dan keamanan setiap tahap kegiatan di wilayah Mojokerto.
Dengan sosialisasi dan evaluasi ini, BGN berharap sinergi antar pihak semakin kuat, sehingga pelaksanaan SPPG di Jawa Timur dapat berjalan optimal dan mampu menjawab tantangan pemenuhan gizi anak-anak di provinsi itu. *ds
