Jombang Mantapkan Langkah Menuju Kebijakan Berbasis Data, Teken MoU Penguatan DTSEN

Jombang – suaraharianpagi.id

Kabupaten Jombang menegaskan komitmennya membangun tata kelola data yang lebih akurat dan terpadu. Hal itu ditunjukkan melalui penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Badan Pusat Statistik (BPS) RI, dan 37 pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Timur, yang digelar di Ballroom Hotel Mercure Malang, Kamis (20/11).

Acara tersebut menghadirkan sejumlah tokoh penting, termasuk Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Kehadiran para kepala daerah dan pimpinan BPS dari seluruh kabupaten/kota menggambarkan keseriusan Jawa Timur dalam memperkuat ekosistem data yang terintegrasi dari pusat hingga daerah.

Wakil Bupati Jombang, Salmanudin M. Salmanudin, S.Ag., M.Pd., bertindak mewakili pemerintah daerah untuk menandatangani MoU bersama BPS Kabupaten Jombang. Ia didampingi jajaran perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan pengelolaan data sektoral, yakni Kepala Dinas Sosial, Kepala Bappeda, dan Kepala Dinas Kominfo.

Penandatanganan ini menjadi pijakan penting bagi Jombang dalam penguatan kualitas data sektoral sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran, adaptif, dan responsif.

Dalam arahannya, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menegaskan bahwa pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak dapat berjalan optimal tanpa kolaborasi aktif pemerintah daerah.

“Data ini harus diperbarui bersama. Kalau datanya akurat, intervensi pemerintah akan tepat sasaran dan benar-benar berdampak,” ujarnya.

Ia menyebut penandatanganan MoU lintas daerah ini sebagai bentuk konkret tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN. Dengan data yang semakin presisi, sinkronisasi program pusat dan daerah dapat berjalan lebih baik dan menghindari ego sektoral.i

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan bahwa integrasi data Jawa Timur kini memasuki fase yang lebih maju. Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, BPS meluncurkan aplikasi Singosari, sebuah dashboard data potensi desa yang bisa dimanfaatkan mulai dari tingkat provinsi hingga desa.

“Pemda bisa menggunakan dashboard ini bersama-sama untuk merumuskan kebijakan,” jelasnya.

Aplikasi ini diharapkan menjadi pusat data yang kredibel untuk mempercepat pemutakhiran DTSEN di seluruh kabupaten/kota, termasuk Jombang.

Wakil Bupati Salmanudin menegaskan bahwa Jombang membutuhkan data sektoral yang kuat untuk mendukung pembangunan di berbagai sektor—mulai dari pertanian, UMKM, perdagangan, hingga industri kreatif.

“Perencanaan yang presisi hanya bisa diwujudkan jika kualitas data kita baik. Karena itu, Jombang sangat berkepentingan memperkuat integrasi data di seluruh perangkat daerah,” ujarnya.

Dengan adanya MoU ini, Jombang berpeluang mempercepat harmonisasi data internal agar sejalan dengan standar provinsi dan nasional. Kehadiran Dinsos, Bappeda, dan Dinas Kominfo turut memastikan kesiapan daerah dalam mengimplementasikan data terintegrasi secara menyeluruh.

Sebagai tindak lanjut MoU, BPS RI memastikan akan memberikan dukungan teknis, peningkatan kapasitas SDM statistik daerah, hingga penguatan koordinasi dalam pengelolaan data sektoral. Jombang menjadi salah satu daerah yang dinilai siap mempercepat implementasi data terintegrasi.

Penguatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan akurasi perencanaan pembangunan, tetapi juga memastikan kebijakan daerah selaras dengan agenda strategis Jawa Timur dan pemerintah pusat. *ryan