Wali kota Ternate M Tauhid Soleman.(Istimewa)
Ternate – Suaraharianpagi.id
Pernyataan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dalam sebuah forum resmi kembali menyedot perhatian publik dan ramai diperbincangkan di media sosial. Sikap politik Sherly dinilai sejumlah pihak sebagai langkah “skakmat” terhadap Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, menyusul perdebatan yang mencuat dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kepala Daerah se-Maluku Utara.
Polemik bermula saat Wali Kota Ternate menyampaikan pernyataan bahwa Gubernur Maluku Utara disebut tidak pernah melakukan kunjungan ke Pemerintah Kota Ternate, meskipun diketahui berdomisili di wilayah tersebut. Pernyataan itu disampaikan di hadapan para kepala daerah dan langsung memantik respons dari Gubernur Sherly Tjoanda.
Menanggapi hal tersebut, Sherly secara tegas membantah pernyataan Wali Kota Ternate. Ia menegaskan bahwa dirinya pernah melakukan kunjungan kerja ke salah satu kelurahan di Kota Ternate, bahkan bersama Menteri Hukum RI. Namun, pada saat kunjungan itu berlangsung, Wali Kota Ternate maupun Sekretaris Daerah Kota Ternate disebut tidak hadir.
“Saya pernah kunjungan ke kelurahan bersama Pak Menteri Hukum waktu itu. Tapi Pak Wali Kota tidak hadir. Yang ada hanya ibu lurah. Pak Sekda tidak ada, Pak Wali pun tidak ada,” ujar Sherly Tjoanda dalam forum tersebut.
Pernyataan Gubernur Maluku Utara itu dengan cepat menyebar luas di berbagai platform media sosial dan menuai beragam reaksi dari masyarakat.
Sebagian warganet menilai klarifikasi Sherly sebagai bantahan tegas yang mematahkan klaim Wali Kota Ternate, sementara lainnya berharap polemik tersebut tidak berlarut-larut dan tidak mengganggu hubungan kelembagaan antar pemerintah daerah.
Tak sedikit pula masyarakat yang mendorong agar kedua pihak lebih mengedepankan sinergi dan kolaborasi pembangunan, mengingat Kota Ternate memiliki peran strategis sebagai pusat aktivitas pemerintahan dan ekonomi di Maluku Utara.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi lanjutan dari Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, terkait pernyataan yang disampaikan Gubernur Maluku Utara tersebut.
Polemik ini pun terus menjadi perhatian publik karena dinilai mencerminkan dinamika hubungan antar pemimpin daerah yang seharusnya tetap terjaga demi kepentingan masyarakat luas.*red
