Bupati Mojokerto Muhammad Al-Barraa menandatangani deklarasi anti korupsi.(Suaraharianpagi.id/dsy)
Mojokerto – Suaraharianpagi.id
Pemerintah Kabupaten Mojokerto menggelar Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2026 yang dirangkai dengan Deklarasi Anti Korupsi. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Graha Maja Tama (GMT), Kamis (22/1/2026) sore.
Acara ini dihadiri Bupati Mojokerto Muhammad Al-Barraa, Wakil Bupati M. Rizal Octavian, Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten sekda, kepala perangkat daerah, direktur RSUD, seluruh camat, serta para kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.
Dalam laporannya, Asisten Administrasi Umum Setdakab Mojokerto, Siswadi, menyampaikan bahwa penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas merupakan bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
“Kegiatan ini menjadi landasan moral dan administratif bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan tugas secara profesional, transparan, serta bertanggung jawab kepada masyarakat dan pimpinan daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Mojokerto Muhammad Al-Barraa menegaskan bahwa penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, serta kinerja aparatur.
“Ini adalah kontrak moral sekaligus kontrak kerja nyata antara pemerintah daerah dengan masyarakat yang kita layani, dan harus diwujudkan dalam kinerja sesungguhnya,” tegasnya.
Bupati menjelaskan, perjanjian kinerja perangkat daerah Tahun 2026 akan menjadi tolok ukur keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemkab Mojokerto, sejalan dengan visi, misi, dan outcome perencanaan pembangunan daerah periode 2025–2029. Ia menekankan pentingnya indikator kinerja strategis yang terukur dengan target yang optimistis atau minimal lebih baik dibanding capaian tahun sebelumnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Al-Barraa juga memaparkan hasil sementara evaluasi capaian kinerja makro Pemkab Mojokerto Tahun 2025. Sejumlah indikator menunjukkan tren positif, antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 77,46, Angka Harapan Hidup mencapai 75,28 tahun, Harapan Lama Sekolah 13,16 tahun, serta Rata-rata Lama Sekolah 9,14 tahun. Selain itu, pengeluaran riil per kapita naik menjadi Rp14,52 juta, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,05 persen pada triwulan III 2025, persentase penduduk miskin turun menjadi 8,79 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 3,49 persen, dan gini rasio membaik di angka 0,315.
“Capaian ini harus terus dimonitor dan dievaluasi agar hasilnya semakin meningkat di masa mendatang,” ujarnya.
Selain penandatanganan perjanjian kinerja, kegiatan ini juga diisi dengan penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2026 sebagai bentuk komitmen menjunjung tinggi nilai integritas serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Bupati Al-Barraa menegaskan, pakta integritas merupakan janji kepada diri sendiri untuk menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan serta kesanggupan menolak segala bentuk gratifikasi.
Dalam sambutannya, Bupati juga menyinggung hasil monitoring dan evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada November 2025 terkait tata kelola hibah, pengelolaan pokok-pokok pikiran DPRD, serta pengadaan barang dan jasa. Ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Mengakhiri sambutannya, Bupati Mojokerto meminta seluruh kepala perangkat daerah beserta jajarannya untuk melaksanakan tugas secara sistematis, terukur, berkelanjutan, dan kolaboratif.
“Permasalahan tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Semua harus dilakukan secara kolaboratif. Kepala perangkat daerah harus menjadi motivator dan inovator yang mampu menggerakkan seluruh sumber daya secara optimal,” tandasnya.
Dengan penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas ini, Pemkab Mojokerto meneguhkan langkah menuju pemerintahan yang berdaya saing, responsif, serta semakin dipercaya masyarakat.*dsy
About the Author
