Bimtek Pembahasan Juknis Revisi III Program MBG di Rumah Dinas Wakil Bupati Mojokerto, Desa Kenanten, Kecamatan Puri. (suaraharianpagi.id/ds)
Kabupaten Mojokerto – suaraharianpagi.id
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto terus memperkuat barisan layanan gizi daerah melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembahasan Juknis Revisi III Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kegiatan ini digelar untuk menyamakan persepsi terkait mekanisme terbaru, menyegarkan kembali peran petugas gizi, serta memastikan implementasi MBG berjalan tepat sasaran sebagaimana ketentuan Pemerintah Pusat.
Bimtek berlangsung di Rumah Dinas Wakil Bupati Mojokerto, Desa Kenanten, Kecamatan Puri, Sabtu (15/11) malam. Para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hadir sebagai peserta, sementara Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Rizal Octavian, turut membuka sekaligus memberikan arahan.
Narasumber dari Badan Gizi Nasional memaparkan sejumlah perubahan dalam Juknis Revisi III MBG sesuai SK Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 244 Tahun 2025. Selain pendalaman materi juknis, forum tersebut juga difokuskan pada penguatan koordinasi lintas sektor mulai pemerintah desa, sekolah, puskesmas, PKK, UMKM pangan lokal hingga perangkat daerah untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan terpadu.
Dalam arahannya, Wabup Rizal menegaskan bahwa para Kepala SPPG merupakan motor utama keberhasilan program di tingkat lapangan. “Anda semua adalah penggerak. Tanpa peran penuh dari para petugas gizi, seluruh aturan hanya akan menjadi dokumen tanpa dampak,” tegasnya.
Dokter yang kini menjabat Wakil Bupati itu menjelaskan bahwa pemenuhan gizi di Mojokerto dipengaruhi banyak faktor, mulai kondisi sosial ekonomi keluarga, pemahaman masyarakat mengenai pangan bergizi, hingga pola konsumsi anak dan remaja. Karena itu, intervensi dan pendampingan petugas gizi menjadi penentu keberhasilan program.
“MBG bukan hanya soal menyediakan makanan sehat. Ini juga tentang mengubah perilaku konsumsi masyarakat. Tugas ini mulia sekaligus menantang,” ujarnya.
Untuk memperkuat implementasi, Pemkab Mojokerto telah menjalankan berbagai inisiatif, seperti pengembangan dapur sehat sekolah, peningkatan kualitas kader posyandu, pendampingan keluarga rawan gizi, pembinaan UMKM pangan sebagai penyedia menu MBG, hingga edukasi gizi terpadu di sekolah. Langkah ini diharapkan menciptakan ekosistem yang lebih siap menjalankan program MBG secara berkelanjutan.
Wabup Rizal berharap Bimtek ini tidak hanya menjadi ruang pembelajaran teknis, tetapi juga menumbuhkan komitmen bersama dalam peningkatan layanan pemenuhan gizi serta memperkuat komunikasi antarpetugas gizi di Mojokerto Raya.
“Penguatan kapasitas garda gizi diharapkan mampu mendorong implementasi MBG yang lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat khususnya anak-anak, ibu hamil, lansia, dan kelompok rentan lainnya,” pungkasnya. *ds
About the Author
