Penandatanganan nota kesepahaman Muhammad Albarraa bersama Kepala Kejari Kabupaten Mojokerto, Fauzi, di Smartroom Satya Bina Karya. (suaraharianpagi.id/ds)
Kabupaten Mojokerto – suaraharianpagi.id
Pemerintah Kabupaten Mojokerto resmi menjalin kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto dalam rangka memperkuat kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kamis (16/4).
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tersebut dilakukan langsung oleh Muhammad Albarraa bersama Kepala Kejari Kabupaten Mojokerto, Fauzi, di Smartroom Satya Bina Karya.
Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Gus Bupati itu menjelaskan, terdapat tiga poin utama dalam kesepakatan tersebut. Pertama, pemberian bantuan hukum oleh jaksa pengacara negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara, baik secara litigasi maupun nonlitigasi, untuk mewakili pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Pemberian bantuan hukum ini mencakup pendampingan bagi Pemkab maupun BUMD, baik sebagai penggugat maupun tergugat,” jelas Muhammad Albarraa.
Poin kedua, lanjutnya, yakni pemberian pendapat hukum (legal opinion) serta pendampingan hukum (legal assistance) dalam berbagai kegiatan pemerintahan yang berpotensi memiliki risiko hukum.
Sementara poin ketiga adalah peningkatan kompetensi hukum melalui pendidikan dan pelatihan, lokakarya, seminar, sosialisasi, hingga penyuluhan hukum bagi aparatur pemerintah.
Gus Bupati juga mengimbau seluruh perangkat daerah, BUMD, hingga pemerintah desa untuk memanfaatkan kerja sama tersebut secara optimal guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
“Saya berharap ruang lingkup kesepakatan ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung kelancaran tugas, terutama dalam pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan anggaran,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kejari Kabupaten Mojokerto Fauzi menekankan pentingnya menjaga sinergi yang telah terjalin agar tidak berhenti pada penandatanganan dokumen semata.
“Kesepakatan ini harus diimplementasikan secara nyata melalui komunikasi dan koordinasi yang baik antara kedua belah pihak,” ujarnya.
Melalui kerja sama ini, diharapkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Mojokerto semakin transparan, akuntabel, dan memiliki kepastian hukum yang kuat dalam setiap kebijakan dan pelaksanaannya. *
Tag :
#kabupatenmojokerto #humaskabupatenmojokerto #diskominfokabupatenmojoksrto
About the Author
