Bupati Bojonegoro Setyo Wahono memberi sambutan dalam sosialisasi pembentukan klaster logistik di pendopo Pemkab Bojonegoro.(Suaraharianpagi.id/red)
Bojonegoro – Suaraharianpagi.id
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro membentuk kluster logistik sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana. Kebijakan ini diambil untuk menyesuaikan tantangan geografis wilayah Bojonegoro sekaligus membangun sistem kesiapsiagaan bencana yang lebih terintegrasi.
Untuk memaksimalkan peran kluster logistik tersebut, Pemkab Bojonegoro menggelar sosialisasi penanggulangan bencana yang diikuti 125 peserta dari berbagai unsur.
Kegiatan ini melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), camat se-Kabupaten Bojonegoro, akademisi, tenaga kesehatan, lembaga swasta, hingga mitra kebencanaan. Sosialisasi digelar di Pendopo Malowopati Bojonegoro, Selasa (30/9/2025), dan dihadiri langsung oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono.
Dalam sambutannya, Bupati Setyo Wahono menegaskan bahwa kondisi geografis Bojonegoro menghadirkan tantangan tersendiri dalam upaya penanggulangan bencana. Wilayah Bojonegoro yang didominasi kawasan hutan, namun sebagian mengalami degradasi, berdampak pada meningkatnya risiko bencana.
“Bojonegoro ini kawasan hutan, tetapi banyak yang sudah gundul. Dampaknya, kekeringan dan banjir bandang hampir menjadi rutinitas setiap tahun. Selain itu, keberadaan Sungai Bengawan Solo juga membawa berkah sekaligus potensi bencana,” ujar Bupati Wahono.
Selain banjir dan kekeringan, Bojonegoro juga menghadapi potensi bencana lain seperti angin puting beliung. Aktivitas industri minyak dan gas (migas) di wilayah ini turut menjadi perhatian dalam aspek mitigasi bencana. Karena itu, keberadaan kluster logistik diharapkan mampu memastikan distribusi logistik dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyintas bencana berlangsung lebih tepat, cepat, efisien, transparan, dan berkelanjutan.
Bupati Wahono menekankan pentingnya sinkronisasi, sinergi, dan koordinasi lintas lembaga agar pelayanan penanggulangan bencana dapat memenuhi standar pelayanan minimum. Dalam kesempatan tersebut, ia juga berharap dukungan lebih besar dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), khususnya dalam penanganan banjir dan kekeringan, termasuk pembangunan sarana pendukung seperti embung.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro, Heru Wicaksi, menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk memperkuat fungsi komunikasi dan koordinasi antar unsur penanggulangan bencana, terutama dalam memastikan bantuan logistik tersalurkan secara cepat dan tepat sasaran.
“Dengan terbentuknya kluster logistik, kami berharap pemulihan masyarakat terdampak bencana dapat berjalan lebih cepat, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan daerah terhadap berbagai potensi bencana,” jelas Heru.
Melalui kegiatan ini, BPBD Bojonegoro berharap kluster logistik dapat menjadi acuan penting dalam pengelolaan bantuan bencana yang lebih efektif dan efisien, sehingga penanganan bencana di Kabupaten Bojonegoro ke depan dapat berlangsung lebih cepat, tepat, dan optimal.*red
