Bupati Jombang Warsubi mendapatkan penghargaan atas kinerja menangani konflik sosial.(Suaraharianpagi.id/dsy)
Jombang – Suaraharianpagi.id
Pemerintah Kabupaten Jombang mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Timur atas kinerja dan keseriusannya dalam menangani konflik sosial secara terpadu dan berkelanjutan.
Apresiasi tersebut disampaikan kepada Bupati Jombang H. Warsubi, S.H., M.Si., usai pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Bela Negara ke-77 Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 yang digelar di Surabaya.
Upacara yang mengusung tema “Teguhkan Bela Negara untuk Indonesia Maju” itu dirangkai dengan Evaluasi Pelaporan Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial oleh pemerintah daerah se-Jawa Timur.
Dalam forum tersebut, Kabupaten Jombang dinilai berhasil menunjukkan komitmen dan capaian nyata dalam membangun harmoni sosial di tengah masyarakat.
Apresiasi dari Gubernur Jawa Timur tersebut menjadi dorongan moral bagi Pemerintah Kabupaten Jombang untuk terus meningkatkan kualitas kebijakan serta implementasi program penanganan konflik sosial yang bersifat terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan.
Saat ini, Pemkab Jombang telah memiliki Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang dijalankan melalui koordinasi lintas sektor dan antar lembaga.
Tidak hanya sebatas perencanaan, berbagai aksi nyata juga telah dilaksanakan langsung di lapangan dalam menangani beragam persoalan sosial yang muncul di tengah masyarakat.
Melalui pendekatan tersebut, Kabupaten Jombang dinilai mampu menciptakan keharmonisan sosial dengan menerapkan manajemen konflik yang baik.
Penanganan konflik dilakukan secara proaktif dan terstruktur, mulai dari identifikasi potensi konflik, analisis akar permasalahan, hingga penyelesaian perselisihan secara konstruktif melalui komunikasi terbuka.
Strategi penyelesaian konflik yang diterapkan mengedepankan kolaborasi dan kompromi guna mencapai solusi yang saling menguntungkan (win-win solution), memperkuat hubungan sosial antarwarga, serta mencegah terjadinya konflik serupa di masa mendatang.
Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari beberapa kunci utama, di antaranya fokus pada kolaborasi antar pihak, komunikasi yang efektif sebagai inti resolusi konflik, serta pelibatan seluruh unsur masyarakat agar setiap pihak merasa didengar dan dihargai.
Selain itu, evaluasi berkelanjutan juga dilakukan agar setiap konflik yang terjadi menjadi pembelajaran untuk perbaikan di masa depan.
Dengan capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Jombang diharapkan dapat menjadi salah satu contoh daerah yang berhasil mengelola konflik sosial secara terpadu, sekaligus memperkuat ketahanan sosial sebagai bagian dari upaya bela negara di tingkat daerah.*dsy
