Mantan menteri luar negeri, mantan wakil menteri luar negeri, serta tokoh senior diplomasi nasional menyampaikan keterangannya usai diterima Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 4 Februari 2026. (Foto: BPMI Setpres)
Jakarta – Suaraharianpagi.id
Presiden Prabowo Subianto menjelaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya terkait keikutsertaan dalam Board of Peace dan upaya penyelesaian konflik Palestina, dalam pertemuan bersama para tokoh diplomasi, akademisi, praktisi, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai Presiden Prabowo memiliki pendekatan yang realistis dalam menyikapi keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace. Menurut Dino, di tengah kompleksitas konflik global, forum tersebut saat ini menjadi satu-satunya opsi diplomatik yang tersedia.
“Kesan saya Presiden Prabowo itu mempunyai pendekatan yang realistis. Realistis dalam arti, saat ini memang satu-satunya opsi yang ada di atas meja adalah Board of Peace, tidak ada opsi lain,” ujar Dino.
Namun demikian, Dino menegaskan bahwa Board of Peace bukanlah solusi instan bagi konflik Palestina. Ia menyebut langkah tersebut sebagai sebuah eksperimen diplomatik yang sarat risiko dan ketidakpastian, terutama karena melibatkan banyak aktor geopolitik dengan kepentingan berbeda.
“Tapi intinya ini adalah suatu eksperimen dan bukan obat yang ampuh yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Dan saya melihat beliau realistis mengenai hal ini,” lanjutnya.
Dino juga mengapresiasi penekanan Presiden Prabowo pada pentingnya menjaga kekompakan dengan negara-negara Islam sebagai elemen penyeimbang dalam proses diplomasi tersebut. Selain itu, ia menilai sikap kehati-hatian Presiden Prabowo sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, serta berorientasi pada kepentingan nasional.
“Yang saya paling suka, dan ini sejalan dengan posisi Foreign Policy Community of Indonesia, adalah kita masuk dengan hati-hati dan tetap berpegang pada opsi untuk keluar apabila ini bertentangan dengan prinsip dan kepentingan kita,” tegas Dino.
Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menyoroti pentingnya proses konsultasi yang telah dilalui Indonesia sebelum memutuskan bergabung dalam Board of Peace. Ia menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil setelah melalui dialog intensif dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam.
“Indonesia ikut serta dalam Board of Peace ini setelah melalui dua rangkaian konsultasi dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam atau negara Islam,” ujar Hassan.
Menurut Hassan, delapan negara tersebut dapat berperan sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan di dalam Board of Peace, sekaligus menjaga agar setiap langkah yang diambil tetap berorientasi pada tujuan kemanusiaan.
Ia juga menekankan bahwa upaya penyelesaian konflik internasional tidak selalu harus berada dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sejumlah praktik diplomasi global di masa lalu menunjukkan adanya mekanisme di luar PBB yang tetap dapat memberikan hasil positif.
“Dengan kata lain, kita tidak perlu apriori. Ada proses di luar kerangka PBB dan itu tidak perlu ditafsirkan secara negatif, sepanjang itu menghasilkan,” katanya.
Hassan menambahkan, pertemuan dengan Presiden Prabowo memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait Board of Peace, termasuk ruang kedaulatan Indonesia dalam menentukan kelanjutan keterlibatan di dalamnya.
“Kita memiliki kedaulatan untuk memutuskan apakah akan terus lanjut atau tidak, tergantung bagaimana proses ini berjalan dan sejauh mana sesuai dengan niatan kita yang sesungguhnya, yaitu membantu rakyat Palestina,” pungkas Hassan.(Red)
About the Author
