Pemkab Mojokerto Perketat Akurasi Data Sosial saat Salurkan BLTS Kesra 2025

Kabupaten Mojokerto – suaraharianpagi.id

Pemerintah Kabupaten Mojokerto tidak hanya menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) 2025, tetapi juga memperketat akurasi basis data sosial untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Hal itu disampaikan Gus Bupati Mojokerto Muhammad Albarra saat menyerahkan BLTS Kesra kepada warga Kecamatan Trawas, Jumat (28/11) pagi.

Tahun ini, total anggaran BLTS Kesra yang bersumber dari Kementerian Sosial RI mencapai Rp47.000.243.700, dengan nominal penerimaan Rp900 ribu per warga, akumulasi bantuan untuk Oktober–Desember 2025.

“Program ini ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus meredam inflasi. Namun yang terpenting, penyaluran harus sampai ke warga yang benar-benar membutuhkan,” tegas Gus Bupati di Pendopo Kantor Kecamatan Trawas.

Ia juga mengingatkan warga agar memanfaatkan bantuan secara bijak untuk kebutuhan pokok keluarga, seperti sembako dan kebutuhan harian lainnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, Tri Raharjo, dalam laporannya menjelaskan bahwa BLTS Kesra disalurkan melalui dua mekanisme:

Non-tunai melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)
Tunai melalui PT Pos Indonesia

Perbedaan mekanisme ini tidak semata administratif, tetapi disesuaikan dengan status tiap penerima.

Penerima yang tersalurkan melalui Himbara adalah warga yang telah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pernah menerima bantuan PKH atau BPNT. Sementara warga yang menerima melalui PT Pos Indonesia adalah mereka yang belum pernah menerima bantuan reguler sebelumnya.

Tri Raharjo menegaskan bahwa pemetaan dua skema penyaluran tersebut menjadi langkah penting untuk mendeteksi warga rentan yang luput dari data sosial formal.

Karena BLTS Kesra bersifat sementara, Dinsos Kabupaten Mojokerto mendorong pembenahan data agar warga yang berhak bisa masuk daftar bansos reguler ke depan.

“Jika penerima BLT melalui kantor pos ini faktanya benar-benar tidak mampu, silakan segera diusulkan untuk bansos reguler. Saya minta Camat dan TKSK mencermati kembali potret penerima saat ini,” tegas Tri Raharjo.

Pemerintah menilai momentum penyaluran BLTS Kesra ini sekaligus menjadi pintu evaluasi besar-besaran terhadap DTKS, agar tidak ada lagi warga miskin yang tercecer dan tidak tercatat sebagai penerima manfaat. *ds

Jika ingin angle lain (misal: ekonomi, human interest, kinerja pemda, atau fokus pada inflasi), tinggal bilang saja nanti saya buatkan versi lainnya. *ds