Bupati Jombang Warsubi menerima piagam penghargaan dari BPK RI.(Dokumen Pemkab Jombang)
Jombang – Suaraharianpagi.id
Pemerintah Kabupaten Jombang kembali mencatatkan capaian membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-13 tahun berturut-turut, Pemkab Jombang berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Predikat tertinggi dalam audit laporan keuangan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA., kepada Bupati Jombang Warsubi, S.H., M.Si., dan Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji, S.Ag., di Auditorium BPK Perwakilan Jawa Timur, Jumat (29/5/2026).
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut dilakukan bersamaan dengan 33 pemerintah kabupaten dan kota lainnya di Jawa Timur yang telah menyelesaikan proses audit laporan keuangan tahun 2025.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut menjadi bukti konsistensi Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menerapkan tata kelola keuangan yang sesuai standar akuntansi pemerintahan, transparan, serta akuntabel.
Bupati Jombang Warsubi mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah yang selama ini berupaya menjaga tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
“Alhamdulillah, Kabupaten Jombang mampu menjaga konsistensi opini WTP selama 13 kali berturut-turut. Hasil ini sejalan dengan harapan bersama pemerintah dan masyarakat Jombang. Kami sangat bersyukur atas kelancaran proses audit ini, dan berterima kasih kepada seluruh jajaran yang telah menjaga akuntabilitas kerja sehingga mendapat penilaian WTP dari BPK RI Perwakilan Jawa Timur,” kata Warsubi.
Meski demikian, Warsubi menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan kewajiban yang harus dipertahankan melalui komitmen berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik.
Ia menjelaskan, keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak lepas dari sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Jombang. Hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung berbagai program pembangunan dan pengawasan anggaran.
“Semoga seluruh kerja keras dan pengabdian kita bersama senantiasa membawa barokah bagi masyarakat Jombang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Warsubi menekankan bahwa pengelolaan keuangan yang baik harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Karena itu, seluruh rekomendasi yang diberikan BPK akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Jombang akan terus melakukan berbagai langkah perbaikan, termasuk meningkatkan efisiensi belanja daerah dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
“Setiap rekomendasi dan hasil evaluasi dari BPK tentu menjadi atensi utama bagi seluruh aparatur Pemkab Jombang untuk berbenah. Ke depan, kami berkomitmen mengoptimalkan pengelolaan APBD melalui langkah-langkah efisiensi belanja dan penguatan PAD demi mewujudkan Jombang yang Maju dan Sejahtera untuk Semua,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Jombang didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo, S.H., M.Si., Inspektur Kabupaten Jombang Abdul Madjid Nindyagung, S.H., M.Si., serta Kepala BPKAD Kabupaten Jombang M. Nashrulloh, S.E., M.Si.
Raihan opini WTP ke-13 secara berturut-turut ini semakin memperkuat posisi Kabupaten Jombang sebagai salah satu daerah yang konsisten menjaga kualitas tata kelola keuangan dan akuntabilitas pemerintahan di Jawa Timur.(Dsy)
About the Author
