Wali kota Mojokerto bersama Kadinsos dan ketua TP PKK foto bareng dengan peserta kegiatan.(Suaraharianpagi.id/dsy)
Mojokerto – Suaraharianpagi.id
Pemerintah Kota Mojokerto terus memperkuat upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K). Program ini menjadi bagian penting dalam strategi Pemkot untuk membangun kemandirian ekonomi keluarga sekaligus memperkuat ketahanan sosial di tengah dinamika ekonomi nasional.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Fasilitasi Asistensi Perkembangan Usaha UP2K dan Pembinaan Pokja 2 Tim Penggerak PKK se-Kota Mojokerto, yang digelar di Gedung Sabha Mandala Madya, Jalan Gajah Mada 145, Selasa (7/10/2025). Kegiatan yang berlangsung hingga Rabu (8/10/2025) itu diikuti oleh 60 peserta dari Pokja 2 PKK tingkat kecamatan dan kelurahan.
Program ini terselenggara menggunakan dana APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2025 melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A).
Ketua TP PKK Kota Mojokerto, Lina Desriana Arisandi, dalam laporannya menyebutkan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program UP2K serta memperkuat sinergi antar Pokja 2 di seluruh tingkatan organisasi.
“Fasilitasi ini tidak semata-mata tentang peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga tentang pelayanan publik yang lebih responsif terhadap permasalahan sosial di masyarakat,” ujar Lina.
Menurutnya, peserta kegiatan terdiri dari anggota Pokja 2 PKK di tingkat kelurahan dan kecamatan, dengan fokus utama pada pelaksanaan UP2K dan pembinaan TP Posyandu, terutama di bidang pendidikan serta keterampilan.
Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan menyamakan persepsi antara Pokja 2 di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan terkait administrasi UP2K, memperkuat pelaporan Posyandu, serta memperluas pemahaman terhadap praktik baik seperti Kampung Mandiri, yang diharapkan dapat diadopsi di Kota Mojokerto.
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspita Sari, yang hadir sebagai narasumber utama, menegaskan bahwa program UP2K merupakan bagian dari visi pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung cita ketiga Panca Cita Kota Mojokerto: peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kemandirian ekonomi keluarga.
“UP2K ini bukan hanya program unggulan PKK, tetapi juga bagian dari strategi besar Pemkot untuk menjaga ketahanan ekonomi keluarga,” kata Ning Ita.
Ika menyoroti pentingnya perspektif gender dalam setiap kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya, perempuan memiliki peran signifikan dalam menopang ekonomi keluarga, termasuk bagi mereka yang berperan sebagai kepala keluarga.
“Di Kota Mojokerto ada sekitar 170 kepala keluarga perempuan. Jumlahnya memang kecil, hanya nol koma sekian persen dari total penduduk, tapi dampaknya besar. Mereka butuh perhatian khusus,” tegasnya.
Wali kota yang akrab disapa Ning Ita itu menjelaskan, dukungan terhadap kepala keluarga perempuan menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan Pemkot Mojokerto.
Pemerintah, lanjutnya, juga bekerja sama dengan Baznas untuk menghadirkan program pemberdayaan seperti Gojek Perempuan, yang menyasar kepala keluarga perempuan dan pelaku usaha mikro.
“Sekecil apa pun jumlahnya, isu gender harus tetap menjadi perhatian. Karena di tangan perempuanlah masa depan anak-anak dan keluarga ditentukan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ning Ita menegaskan bahwa kebijakan ekonomi Pemkot Mojokerto tidak hanya menyentuh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari desil 1–5, tetapi juga menjaga ketahanan keluarga hingga desil 10.
“Kebijakan kami tidak berhenti di keluarga miskin saja. Kami menjaga agar seluruh lapisan keluarga tetap tangguh menghadapi gejolak ekonomi,” jelasnya.
Sebagai contoh, ia menyinggung dampak penutupan beberapa pabrik rokok di akhir 2023 yang sempat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kota kecil seperti Mojokerto sangat sensitif terhadap perubahan ekonomi. Karena itu, kita jaga stabilitas dari segala sisi,” tambahnya.
Dalam bidang sosial, Pemkot Mojokerto telah mempertahankan Universal Health Coverage (UHC) selama tujuh tahun berturut-turut. Program ini memastikan seluruh warga mendapat jaminan kesehatan tanpa memandang status ekonomi.
Ning Ita juga menekankan pentingnya koordinasi antara PKK, Dinas Sosial, dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dalam memastikan data sasaran program lebih akurat.
“Data by name by address itu ada di Dinsos. Jadi PKK bisa fokus menentukan sasaran program sesuai kebutuhan lapangan,” katanya.
Wali kota perempuan pertama di Mojokerto itu juga mengingatkan agar pelaksanaan UP2K menempatkan dua kelompok prioritas, yakni kepala keluarga perempuan dan keluarga dari desil 1 hingga desil 10.
“Jangan hanya fokus pada yang paling miskin. Yang menengah pun perlu dijaga agar tidak jatuh miskin,” tandasnya.
Di akhir sambutannya, Ning Ita berpesan agar seluruh kader PKK menjalankan tugas dengan semangat pengabdian dan keikhlasan.
“PKK bukan jabatan profesional, melainkan kerja sosial. Semoga pengabdian ini menjadi amal kebaikan bagi kita semua,” ujarnya.
Selain asistensi UP2K, kegiatan tersebut juga membahas program kerja Pokja 2 PKK yang meliputi dua bidang utama:
1. Pendidikan dan Keterampilan, dengan fokus pada peningkatan literasi, pengembangan kecakapan hidup, serta pelatihan tutor dan pelatihan keterampilan produktif bagi masyarakat.
2. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi, yang mencakup pembinaan kelompok UP2K, pemberdayaan UMKM, pemasaran produk, serta peningkatan partisipasi keluarga dalam koperasi.
Kepala Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto, Khoirul Anwar, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara PKK, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang mandiri dan sejahtera.
“PKK adalah mitra strategis pemerintah dalam membangun masyarakat dari tingkat paling dasar, yakni keluarga,” ujarnya.*dsy
About the Author
