Penandatanganan MoU Pemkot Blitar dengan BPJS dalam pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).(Suaraharianpagi.id/red)
Kota Blitar – Suaraharianpagi.id
Pemerintah Kota Blitar bersama BPJS Kesehatan Cabang Kediri menandatangani nota kesepahaman (MoU) optimalisasi pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61, Senin (17/11/2025).
Penandatanganan MoU tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyelenggaraan layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat penerima manfaat program JKN di Kota Blitar.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri, Tutus Novita Dewi, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk dukungan bersama dalam meningkatkan kualitas program JKN, terutama pada aspek promotif dan preventif. Ia juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Blitar yang berhasil mempertahankan capaian Universal Health Coverage (UHC) 100 persen.
“Pemkot Blitar sudah luar biasa dengan UHC 100 persen, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan. Melalui MoU ini, kami memperkuat transformasi mutu layanan agar masyarakat semakin nyaman dilayani di fasilitas kesehatan,” ujar Tutus.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar, Dissie Laksmonowati Arlini, menegaskan bahwa penandatanganan MoU tersebut merupakan komitmen tahunan untuk memastikan optimalisasi pelayanan kesehatan berjalan secara konsisten.
Ia menambahkan, Pemkot Blitar terus mengawal kepesertaan JKN, terutama bagi masyarakat yang masuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah.
“Pemerintah kota sangat berkomitmen, karena Bapak Wali Kota menekankan agar UHC tetap terjaga. Dinas Kesehatan bersama BPJS Kesehatan akan mengelola kepesertaan dengan baik agar tetap terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan,” jelas Dissie.
Lebih lanjut, Dissie mengungkapkan bahwa Pemkot Blitar telah menyiapkan alokasi anggaran untuk menjaga keberlanjutan program UHC.
Pada tahun 2025, anggaran kepesertaan masyarakat PBI BPJS Kesehatan mencapai sekitar Rp32 miliar. Sementara untuk tahun 2026, besaran anggaran akan disesuaikan dengan mekanisme perencanaan daerah.*red
About the Author
