Wabup dan jajaran Dinas Kominfo SP Tuban berpose bersama usai terima penghargaan. (ist)
Tuban – Suaraharianpagi.id
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban kembali menorehkan prestasi di bidang keterbukaan informasi publik. Pada ajang KI Jatim Awards 2025, Pemkab Tuban meraih penghargaan Badan Publik Informatif Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Bidang Kelembagaan Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur, Yunus Mansur Yasin, kepada Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono, dalam acara yang digelar di Hotel Aston Bojonegoro, Sabtu (29/11).
Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bukti komitmen Pemkab Tuban dalam memberikan layanan keterbukaan informasi publik yang semakin baik dan responsif.
“Keterbukaan informasi publik adalah hak masyarakat untuk mendapatkan layanan informasi yang akurat, cepat, dan tepat. Pemkab Tuban berkomitmen meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas serta menghadirkan layanan informasi yang cepat dan akurat,” tegas Joko.
Penghargaan ini diraih setelah Pemkab Tuban melalui serangkaian proses penilaian, mulai dari Self-Assessment Questionnaire (SAQ), visitasi, hingga presentasi dan wawancara oleh Komisi Informasi Jatim. Pada penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Pemkab Tuban memperoleh nilai 94,19, yang mengantarkan daerah ini masuk kategori Badan Publik Informatif tingkat kabupaten/kota.
Penilaian KIP bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, serta mengidentifikasi permasalahan, memberikan rekomendasi perbaikan, dan memastikan terselenggaranya layanan informasi publik yang berkualitas sekaligus akuntabel.
Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Desa Merkawang, Kecamatan Tambakboyo, juga kembali meraih predikat Badan Publik Menuju Informatif untuk kategori pemerintah desa. Prestasi ini merupakan hasil komitmen desa dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat, termasuk berbagai inovasi digital dan upaya pemberdayaan ekonomi berbasis keterbukaan informasi.*red
