Bojonegoro – Suaraharianpagi.id
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terus memperkuat sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak. Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi lintas sektor, mulai dari Forkopimda, stakeholder terkait, hingga pemerintah desa.
Kepala DP3AKB Kabupaten Bojonegoro, Ahmad Hernowo, menjelaskan bahwa langkah pencegahan dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi di lingkungan masyarakat maupun sekolah. Selain itu, pihaknya juga menjalin kerja sama dalam pembentukan sekolah dan pondok pesantren ramah anak.
“Pencegahan menjadi kunci utama. Kami terus melakukan edukasi kepada masyarakat, siswa, dan tenaga pendidik agar mereka memahami bentuk-bentuk kekerasan serta cara melaporkannya,” ujar Hernowo.
Tidak hanya itu, DP3AKB juga menggandeng Forum Anak Bojonegoro untuk mengoptimalkan peran anak sebagai pelopor dan pelapor kekerasan. Kerja sama juga dilakukan dengan Kementerian Agama (Kemenag) dalam upaya pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah (samawa) sebagai fondasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
Dalam aspek penanganan, DP3AKB memperkuat layanan dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang responsif, profesional, dan mudah diakses masyarakat.
UPTD PPA berlokasi di Jalan Pahlawan No. 1, tepatnya di seberang pintu masuk Gedung Pemkab Bojonegoro. Selain pelayanan secara langsung, masyarakat juga dapat melakukan pengaduan secara daring melalui aplikasi Lapor Kepenak Bro (Lapor Kekerasan Perempuan dan Anak Bojonegoro) yang tersedia di Google Play Store.
“Dengan layanan ini, masyarakat bisa melapor kapan saja tanpa harus datang langsung ke kantor,” jelas Hernowo.
Berdasarkan data DP3AKB, jumlah laporan kasus kekerasan di Bojonegoro menunjukkan tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023 tercatat 33 kasus, terdiri dari 14 kasus perempuan dan 19 anak. Angka tersebut naik menjadi 38 kasus pada 2024 (22 perempuan dan 16 anak), serta kembali meningkat menjadi 49 kasus pada 2025, dengan rincian 25 perempuan dan 24 anak.
Meski mengalami kenaikan, Hernowo menegaskan bahwa hal tersebut tidak serta-merta menunjukkan kondisi yang semakin memburuk. Justru, menurutnya, peningkatan ini menjadi indikator tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk berani melapor.
“Selama ini banyak kasus yang tersembunyi. Sekarang masyarakat mulai berani bersuara, karena akses pelaporan semakin mudah dan respons penanganan semakin cepat,” katanya.
Ia menambahkan, isu kekerasan merupakan persoalan lintas sektor yang membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, sosial, hingga pemerintah desa.
“Penanganannya tidak bisa dilakukan satu lembaga saja. Harus ada sinergi lintas sektor agar korban benar-benar mendapatkan perlindungan yang maksimal,” imbuhnya.
Hernowo juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan setiap bentuk kekerasan yang dialami atau disaksikan di lingkungan sekitar.
“Dengan kerja sama antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan kesadaran warga, kami optimistis Bojonegoro bisa menjadi daerah yang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak,” pungkasnya.*red
About the Author
