Ning Ita Dorong Integrasi Data Penduduk untuk Perkuat Kebijakan dan Pelayanan Publik

Kota Mojokerto – suaraharianpagi.id

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mendorong penguatan integrasi data penduduk sebagai fondasi dalam penyusunan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ning Ita saat menghadiri kegiatan Penyatuan Data Penduduk untuk Mendukung Kebijakan dan Pelayanan Masyarakat yang menghadirkan narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas secara daring. Kegiatan berlangsung di Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto, Selasa (25/9).

Mengusung semangat “Satu Data, Satu Identitas, Satu Pelayanan”, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Mojokerto membangun tata kelola pemerintahan yang semakin terintegrasi dan berbasis data.

Ning Ita mengatakan, kebutuhan terhadap data yang terintegrasi semakin penting seiring kompleksitas urusan pemerintahan yang harus dikelola pemerintah daerah. Data tersebut dibutuhkan mulai dari penyelenggaraan pelayanan dasar, nonpelayanan dasar, urusan pilihan, hingga pengukuran indikator kinerja utama kepala daerah.

Menurutnya, sistem integrasi data harus mampu membantu pemerintah menentukan sasaran, menyusun perencanaan, menetapkan target, hingga mengukur capaian pembangunan secara lebih akurat.

“Yang kita harapkan melalui sistem ini, target-target yang menjadi kewajiban pemerintah daerah benar-benar berbasis pada data yang akurat. Sehingga apa yang kita rencanakan dan targetkan, dengan keterbatasan anggaran yang kita miliki, bisa memberikan capaian yang lebih optimal,” tutur Ning Ita.

Ia menilai, basis data yang kuat juga diperlukan agar program pembangunan tidak sekadar berjalan berdasarkan pola kerja rutin. Pemerintah harus mengetahui kondisi yang dimiliki, kebutuhan masyarakat, serta target yang ingin dicapai sebelum menentukan intervensi.

“Jangan sampai kita bekerja hanya sebatas business as usual. Kita ingin setiap kebijakan memiliki dasar yang jelas, tahu apa yang kita miliki, tahu apa yang kita butuhkan, dan tahu target yang harus dicapai,” imbuhnya.

Integrasi data, lanjut Ning Ita, juga berperan penting dalam memastikan program pemerintah, khususnya bantuan sosial, diterima masyarakat yang tepat sasaran.

Beragam bantuan yang diterima masyarakat dapat bersumber dari kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Karena itu, data sosial ekonomi yang terintegrasi diperlukan untuk melihat kondisi masyarakat secara lebih menyeluruh, termasuk jenis bantuan yang telah diterima masing-masing penerima.

“Ketika kita tidak memiliki data tunggal sosial ekonomi, kita akan kesulitan melakukan tagging atau melihat satu orang menerima bantuan apa saja dan dari berapa sumber. Ini yang sangat kita butuhkan,” jelasnya.

Data yang terintegrasi dan diperbarui secara berkala juga dinilai dapat membantu pemerintah melakukan verifikasi apabila terdapat perbedaan data dalam indikator pembangunan.

Ning Ita mencontohkan data mengenai stunting dan tingkat pengangguran terbuka. Menurutnya, data yang diperoleh pemerintah daerah dari kondisi riil di lapangan perlu dapat dikomunikasikan dengan data statistik yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Harapannya, ketika ada perbedaan data yang signifikan, kita bisa duduk bersama dengan BPS. Kita memiliki data yang akurat dan faktual, sehingga bisa didiskusikan bersama dan tidak sekadar beradu argumen,” katanya.

Ia berharap penyatuan data penduduk tidak berhenti pada pengumpulan informasi dalam satu sistem. Lebih dari itu, integrasi tersebut diharapkan menghasilkan satu sumber data yang dapat dimanfaatkan lintas sektor, mulai dari perencanaan dan penganggaran hingga pelaksanaan, monitoring, serta evaluasi pembangunan.

“Impian saya, melalui integrasi data ini kita bisa bekerja berdasarkan kondisi yang benar-benar ada di lapangan. Kita tahu masyarakat kita, kita tahu kebutuhannya, dan kita bisa menentukan intervensi yang tepat. Dengan begitu, pelayanan kepada masyarakat juga semakin mudah, cepat, dan tepat sasaran,” pungkas Ning Ita. *ds-kom

#kotamojokerto #diskominfokotamojokerto