rapat paripurna DPRD Kota Mojokerto, Sabtu (29/8).(suaraharianpagi.id/ds)
Kota Mojokerto – suaraharianpagi.id
Fraksi NasDem DPRD Kota Mojokerto memberikan sejumlah catatan dan pertanyaan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2026.
Pandangan umum Fraksi NasDem tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi NasDem, Mayor Inf. (Purn.) H. Rufis Bahrudin, dalam rapat paripurna DPRD Kota Mojokerto, Sabtu (29/8).
Fraksi NasDem menilai perubahan APBD tidak boleh hanya dimaknai sebagai penyesuaian angka maupun pergeseran alokasi anggaran. Perubahan anggaran harus menjadi instrumen pemerintah daerah dalam merespons dinamika ekonomi, sosial, kebijakan nasional, sekaligus memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Setiap rupiah yang dialokasikan harus benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat serta mampu menjawab tantangan baru di tengah dinamika pembangunan daerah,” demikian disampaikan Fraksi NasDem dalam pandangan umumnya.
NasDem juga menegaskan posisi DPRD sebagai mitra strategis Pemerintah Kota Mojokerto. Fungsi legislasi dan pengawasan, menurut mereka, harus berjalan seiring dengan tanggung jawab DPRD dalam menyuarakan kepentingan masyarakat dalam setiap proses penyusunan maupun perubahan APBD.
Salah satu perhatian utama Fraksi NasDem adalah struktur pendapatan daerah. Dalam Raperda Perubahan APBD 2026, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mojokerto diproyeksikan sekitar Rp321,65 miliar, sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat mencapai sekitar Rp540,43 miliar.
Komposisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal Kota Mojokerto terhadap dana transfer pemerintah pusat masih cukup besar.
Karena itu, Fraksi NasDem mempertanyakan hasil konkret kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi yang telah dilakukan pemerintah daerah hingga semester pertama 2026.
“Pertanyaannya, apa hasil konkret sampai semester I tahun 2026 dan bagaimana strategi meningkatkan kemandirian fiskal daerah?” tegas Fraksi NasDem.
NasDem mendorong pemerintah daerah menggali sumber-sumber pendapatan baru melalui pengembangan ekonomi kreatif, optimalisasi pajak daerah, retribusi jasa, serta pemanfaatan aset daerah.
Namun, peningkatan target pendapatan harus dibarengi strategi yang realistis. Pemerintah daerah dinilai perlu memperkuat pelayanan, digitalisasi, memperluas basis wajib pajak, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.
Fraksi NasDem juga menyoroti perubahan anggaran pada sejumlah urusan pemerintahan strategis, terutama pendidikan dan kesehatan.
Dalam dokumen Raperda, anggaran urusan pemerintahan bidang pendidikan disebut mengalami kenaikan sekitar Rp441 juta.
Atas penambahan tersebut, NasDem meminta penjelasan rinci mengenai kegiatan yang memperoleh tambahan anggaran serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat.
Sementara sektor kesehatan mendapat sorotan lebih besar. Anggaran urusan pemerintahan bidang kesehatan mengalami kenaikan sekitar Rp32,168 miliar.
Fraksi NasDem meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka penggunaan tambahan anggaran tersebut serta memastikan manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.
“Tambahan anggaran tersebut digunakan untuk apa dan tambahan pelayanan apa yang diterima masyarakat?” menjadi salah satu pertanyaan yang disampaikan Fraksi NasDem.
Menurut NasDem, setiap penambahan anggaran harus memiliki hubungan yang jelas dengan output, manfaat, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pos Belanja Tidak Terduga (BTT) juga menjadi perhatian Fraksi NasDem. Dalam Raperda Perubahan APBD 2026, pos tersebut mengalami kenaikan sekitar Rp26,388 miliar, yang antara lain diarahkan untuk pengendalian inflasi dan penanggulangan bencana.
NasDem meminta pemerintah daerah menjelaskan dasar perhitungan kenaikan tersebut, termasuk realisasi penggunaan BTT hingga semester pertama 2026 serta indikator hasil yang hendak dicapai.
Menurut Fraksi NasDem, perubahan APBD harus mampu menjadi instrumen antisipasi terhadap berbagai risiko, mulai dari inflasi, kenaikan harga kebutuhan pokok, perubahan iklim hingga persoalan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah daerah juga diminta menyiapkan langkah mitigasi yang jelas apabila terjadi perubahan kondisi eksternal maupun kendala operasional pada organisasi perangkat daerah (OPD).
Selain pendapatan dan alokasi anggaran, Fraksi NasDem menyoroti kemampuan OPD dalam merealisasikan anggaran.
Seluruh perangkat daerah diminta melakukan perencanaan dan penyesuaian program secara matang agar tidak terjadi penumpukan realisasi anggaran menjelang akhir tahun.
Efektivitas alokasi dan realisasi belanja juga harus diperhatikan untuk meminimalkan kegiatan yang berpotensi tidak terserap atau menyisakan anggaran.
“Semua kegiatan harus benar-benar terlaksana sesuai target dan waktu,” tegas Fraksi NasDem.
NasDem juga meminta dampak perubahan APBD dapat diukur secara konkret, terutama terhadap peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Program yang dibiayai APBD, lanjut NasDem, idealnya dapat diidentifikasi secara jelas hingga tingkat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok masyarakat penerima manfaat.
Meski memberikan sejumlah catatan dan pertanyaan, Fraksi NasDem menyatakan sepakat untuk melanjutkan pembahasan Raperda Perubahan APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2026 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mojokerto.
Fraksi NasDem berharap pembahasan lanjutan menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran, transparan, realistis, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Dengan alokasi anggaran murni Tahun 2026 dan perubahan, seberapa besar progres hasil dan capaian bisa memenuhi target yang diinginkan?” menjadi salah satu pertanyaan yang turut diajukan Fraksi NasDem.
Pandangan umum tersebut ditutup dengan penegasan bahwa pengelolaan APBD merupakan bagian dari amanah kepemimpinan. Karena itu, setiap kebijakan anggaran harus dijalankan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Kota Mojokerto. *ds/adv
#dprd #nasdem #apbd #tapd
About the Author
