Mensos RI dan Pemkab Jombang Sosialisasikan DTSEN, Perkuat Akurasi Data Bansos

Jombang – suaraharianpagi.id

Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Jombang menggelar sosialisasi penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan bantuan sosial (bansos) benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.

Kegiatan tersebut dipusatkan di Pendopo Kabupaten Jombang, Sabtu (28/2), dengan mengusung tema Kolaborasi Program Prioritas Presiden Dalam Rangka Membangun Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian Ekonomi.

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul, hadir dan disambut langsung Bupati Jombang Warsubi, Wakil Bupati Jombang Salmanudin, Sekdakab Jombang Agus Purnomo, Kepala BPS Kabupaten Jombang, perwakilan Forkopimda, kepala OPD terkait, hingga para kepala desa/lurah, operator data desa/kelurahan, serta SDM pilar sosial seperti Pendamping PKH, TKSK dan Tagana se-Kabupaten Jombang.

Dalam arahannya, Gus Ipul menegaskan pentingnya pengakhiran ego sektoral data sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Mulai 2025, data kemiskinan dipusatkan dalam satu pintu yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan disajikan dalam bentuk peringkat desil 1 sampai 10.

Menurutnya, Bupati, Wakil Bupati, pendamping sosial hingga operator SIKS-NG desa/kelurahan harus memperkuat kolaborasi guna menghadirkan data yang akurat dan mutakhir. Data kemiskinan bersifat dinamis sehingga perlu diperbarui secara berkelanjutan melalui jalur formal maupun partisipasi masyarakat.

“Data ini sangat dinamis, kondisi pagi dan sore bisa berbeda. Tugas kita di daerah adalah membantu pemutakhiran data secara faktual di lapangan, lalu mengirimkannya ke BPS. Hasil olah data ini akan disajikan setiap tiga bulan sekali. Dengan data yang akurat, kita menghindari kesalahan sasaran yang bisa menjadi temuan di masa depan,” ujar Gus Ipul.

Ia menambahkan, unsur strategis di daerah seperti RT, RW, kepala desa, Dinas Sosial, hingga BPS harus bersinergi di bawah koordinasi bupati. Data hasil pemutakhiran di tingkat desa akan diolah di pusat dan dipublikasikan secara berkala sebagai dasar intervensi pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial yang tepat sasaran.

Selain melalui Musyawarah Desa (Musdes), masyarakat juga dapat berpartisipasi aktif melaporkan ketidaksesuaian penerima bansos melalui Aplikasi Cek Bansos pada fitur “Usul” dan “Sanggah”, Command Center Kemensos di 171 atau 021-171 (layanan 24 jam), serta WhatsApp Lapor Bansos di 08877 171 171.

Berdasarkan evaluasi Kemensos sepanjang 2025, ditemukan hampir 2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bansos. Hal tersebut menunjukkan pentingnya pemutakhiran data secara berkala agar program perlindungan sosial tetap akurat dan adil.

Dalam kunjungan tersebut, Gus Ipul juga meninjau penampilan siswa Sekolah Rakyat (SR) serta berdialog dengan kepala sekolah dan siswa terkait perkembangan program. Ia menyampaikan bahwa per Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan operasional 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi, termasuk di Jombang, yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi menyambut baik sosialisasi tersebut sebagai langkah strategis dalam pengentasan kemiskinan di daerahnya. Ia menegaskan komitmen Pemkab Jombang untuk memperkuat peran operator data desa dan pilar sosial.

“Kami sangat mendukung penerapan DTSEN. Dengan pemetaan desil yang jelas, intervensi pemerintah daerah akan lebih terukur. Kami siap berkolaborasi menghadirkan data faktual dari tingkat RT/RW hingga kabupaten, agar seluruh program bantuan sosial tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jombang,” tegasnya. *ds