Bupati Sidoarjo H Subandi tandatangani kesepakatan di Pendopo Agung kabupaten Malang.(Suaraharianpagi.id/red)
Sidoarjo – Suaraharianpagi.id
Bupati Sidoarjo Subandi bersama 38 kepala daerah se-Jawa Timur mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Manajemen Talenta yang digelar Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Pendapa Agung Kabupaten Malang, Kamis (24/7/2025).
Rakor yang dipimpin langsung Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala BKN RI Zudan Arif Fakrulloh itu sekaligus menjadi momentum penandatanganan komitmen bersama percepatan penerapan sistem manajemen talenta ASN oleh seluruh kepala daerah di Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan bahwa sistem manajemen talenta akan menggantikan metode lama seperti open bidding dan job fit. Sistem baru ini dinilai lebih cepat, efektif, serta mampu menempatkan ASN sesuai dengan kompetensi dan potensi yang dimiliki.
“Proses seleksi dan penempatan akan dilakukan melalui satu pintu. Tujuannya untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan efektivitas. Hasilnya pasti akan lebih baik,” kata Zudan.
Ia mengungkapkan, secara nasional saat ini sekitar 200 instansi telah membangun sistem manajemen talenta. Namun, baru 30 instansi yang menerapkannya secara penuh. Dengan komitmen 38 daerah di Jawa Timur, ia optimistis angka tersebut akan meningkat signifikan.
“Saya mengapresiasi Ibu Gubernur. Dengan 38 daerah menandatangani komitmen ini, angka nasional akan langsung meningkat,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan komitmennya untuk melaksanakan kesepakatan yang telah ditandatangani bersama. Menurutnya, penerapan manajemen talenta ASN merupakan langkah strategis dalam mempercepat reformasi birokrasi.
“Tujuan utamanya adalah memperkuat tata kelola pemerintahan melalui sistem seleksi yang terintegrasi dengan penempatan ASN sesuai bidang dan kompetensinya,” ujar Subandi.
Ia menilai sistem tersebut akan mendorong terciptanya birokrasi yang lebih profesional, adaptif, dan berorientasi pada kinerja.
“Ini menjadi langkah strategis yang harus didukung bersama demi tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” pungkasnya.*red
About the Author
