Wakil Bupati Nurul Azizah memberikan sambutan di rapat tentang anggaran di ruang Angling Dharma.(Suaraharianpagi.id/red)
Bojonegoro – Suaraharianpagi.id
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk tetap memprioritaskan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, meski menghadapi tantangan fiskal pada tahun anggaran 2026. Pasalnya, dana transfer dari pemerintah pusat diproyeksikan berkurang hingga Rp1,3 triliun.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh berdampak pada penurunan kualitas layanan dasar bagi masyarakat. Hal itu disampaikannya dalam rapat pembahasan Penyesuaian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Ruang Angling Dharma, Senin (29/9/2025).
“Keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi perhatian kita terhadap layanan dasar. Justru dalam situasi seperti ini, penetapan prioritas harus semakin jelas,” tegas Nurul Azizah.
Dalam paparannya, Wabup menjelaskan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) menjadi instrumen strategis untuk menopang belanja daerah pada tahun berikutnya. Berdasarkan proyeksi, dana transfer dari pemerintah pusat pada 2026 diperkirakan turun signifikan, dari sebelumnya Rp4,5 triliun menjadi Rp3,2 triliun.
“Artinya ada selisih sekitar Rp1,3 triliun. Karena itu, keberadaan SILPA menjadi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan program-program pembangunan,” ujarnya.
Meski ruang fiskal kian terbatas, Pemkab Bojonegoro tetap berkomitmen menjalankan lima program prioritas. Program tersebut meliputi pengentasan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), peningkatan layanan kesehatan, penguatan pertumbuhan ekonomi daerah, serta peningkatan konektivitas antarwilayah.
Nurul menekankan, seluruh program prioritas tersebut harus mampu memberikan manfaat nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain itu, strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi langkah penting dalam menyikapi penyesuaian alokasi transfer dari pusat. Optimalisasi PAD, menurut Wabup, tidak dilakukan dengan menambah beban pajak atau retribusi baru bagi masyarakat, melainkan melalui pengelolaan aset-aset daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Aset-aset milik Pemkab yang belum tergarap secara optimal harus bisa dikelola dengan lebih baik, sehingga dapat menambah ruang fiskal untuk pembangunan,” jelasnya.
Dengan sinergi dan kerja keras seluruh pihak, Nurul Azizah optimistis tantangan fiskal tersebut dapat dihadapi. Ia menegaskan, fokus utama pemerintah daerah tetap pada kebermanfaatan program bagi masyarakat Bojonegoro.
“Yang terpenting, setiap program yang dijalankan harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.*red
About the Author
