Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah saat meninjau langsung persiapan proyek perbaikan jalan rusak di Desa Napis, Tambakrejo, Bojonegoro.(Suaraharianpagi.id/Am)
Bojonegoro – Suaraharianpagi.id
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan, terutama daerah dengan kondisi ekstrem yang membutuhkan penanganan cepat. Salah satu langkah konkret dilakukan di ruas jalan Desa Napis, Kecamatan Tambakrejo, yang belakangan menjadi sorotan publik karena rusak parah.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, turun langsung ke lokasi pada Rabu (12/11) untuk meninjau persiapan proyek perbaikan jalan. Kunjungan ini menjadi respons cepat Pemkab atas keluhan masyarakat terkait akses jalan yang selama ini menghambat aktivitas warga dan distribusi hasil pertanian.
Menurut Nurul Azizah, pembangunan infrastruktur di daerah terpencil menjadi prioritas utama kepemimpinan Bupati Setyo Wahono, terutama untuk wilayah yang belum terakomodasi dalam APBD tahun berjalan.
“Untuk wilayah yang belum terakomodasi dalam APBD, Bapak Bupati memberikan solusi cepat agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Ini adalah tantangan yang harus segera kita jawab,” ujar Nurul.
Dalam peninjauan tersebut, Wakil Bupati didampingi Kepala Dinas PU Bina Marga, Camat Tambakrejo Kasmari, perangkat desa, dan unsur keamanan setempat.
Kasmari menjelaskan, ruas jalan yang akan diperbaiki merupakan jalur utama yang menghubungkan beberapa dusun di Desa Napis, mulai dari Dusun Napis, Pencol, Daplangu, Bagi, Koripan, hingga Tawaran. Fokus penanganan awal adalah normalisasi jalan sepanjang 1,5 kilometer di Dusun Bagi.
Jalur penghubung antar-desa masih menyisakan 5,5 kilometer jalan ekstrem dan enam jembatan yang membutuhkan rekonstruksi agar akses ke Desa Ngrancang dan Desa Turi dapat terbuka sepenuhnya.
Sebagai bagian dari komitmen perbaikan infrastruktur, Desa Napis juga telah menerima alokasi Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tahun 2025 untuk pembangunan jalan rigid beton sepanjang 1.221 meter di ruas yang rusak berat.
Pemkab Bojonegoro menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang aktif memberikan masukan terkait kondisi jalan. Keterlibatan publik dianggap penting untuk memastikan pemerataan pembangunan dan memastikan setiap proyek benar-benar menyentuh kebutuhan warga di lapangan.
“Partisipasi masyarakat membantu kami menentukan wilayah prioritas. Dengan begitu, pembangunan bisa lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan mobilitas warga pedesaan,” ujar Nurul Azizah.
Langkah cepat ini menjadi bagian dari strategi Pemkab Bojonegoro dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di wilayah selatan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses, sekaligus menjawab komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan konektivitas desa yang lebih baik dan inklusif. *Am
About the Author
