Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam acara yang digelar di kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Rabu, 13 Mei 2026.(Foto: BPMI Setpres)
Jakarta – Suaraharianpagi.id
Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap ketimpangan sistem pembiayaan nasional yang dinilai memberatkan masyarakat kecil. Presiden memutuskan memangkas suku bunga program pembiayaan ultra mikro Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar dari 24 persen menjadi di bawah 9 persen.
Kebijakan itu diumumkan Prabowo saat memberikan sambutan di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Menurut Presiden, kondisi saat ini menunjukkan ketidakadilan serius dalam akses pembiayaan, di mana masyarakat prasejahtera justru dibebani bunga jauh lebih tinggi dibanding kalangan pengusaha besar.
“Ini keputusan politik, saya sudah ambil bahwa bunga untuk Permodalan Nasional Madani, untuk kredit keluarga prasejahtera, dari 24 persen, kita turunkan harus di bawah 10 persen, harus di bawah 9 persen,” tegas Prabowo.
Kepala Negara menilai kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi dasar bernegara.
Ia menyoroti fakta bahwa kelompok ekonomi kuat justru bisa memperoleh akses pinjaman bank dengan bunga lebih rendah, sementara rakyat kecil harus menanggung biaya pinjaman berlipat.
“Bayangkan, orang kaya dikasih 9 persen, orang miskin 24 persen. Ini negara Pancasila, saya tidak paham,” ujarnya.
Prabowo menegaskan pemerintah akan terus mengevaluasi sistem pembiayaan nasional agar lebih berpihak pada masyarakat bawah.
Menurutnya, semangat keadilan sosial tidak boleh berhenti sebagai slogan, melainkan harus diwujudkan melalui kebijakan nyata yang dirasakan langsung oleh rakyat.
“Patokan kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak hanya slogan. Kita mau wujudkan situasi yang sebenarnya,” katanya.
Selain memangkas bunga kredit, Presiden juga menyoroti lambannya proses perizinan usaha yang selama ini menjadi keluhan utama para pelaku usaha dan investor.
Ia secara terbuka mengkritik praktik birokrasi berbelit yang menyebabkan izin usaha bisa molor hingga bertahun-tahun.
“Semua pejabat dari semua kementerian dan lembaga cari jalan untuk perbaiki sistem, kurangi ketidakefisienan, permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha mau bekerja, mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu satu tahun, dua tahun,” tegasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Prabowo memerintahkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membentuk satuan tugas khusus deregulasi.
Satgas ini akan bertugas menyisir dan memangkas berbagai regulasi yang dinilai tumpang tindih dan menghambat investasi.
Presiden menegaskan pemerintah akan memberikan dukungan penuh kepada pelaku usaha yang patuh terhadap aturan.
Namun, bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan sistem, pemerintah memastikan akan bertindak tegas.
“Yang nakal kita tertibkan, tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja, ya harus dibantu,” ujarnya.
Prabowo juga menyinggung banyaknya keluhan investor asing terkait proses perizinan di Indonesia yang dinilai terlalu panjang dan kompleks.
Ia menilai pembenahan birokrasi menjadi kunci penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
Menutup arahannya, Presiden menyatakan optimistis Indonesia memiliki kemampuan fiskal yang cukup untuk mempercepat reformasi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Percaya sebentar lagi, uang kita cukup. Kita sudah bisa berbuat banyak, dan kita akan berbuat lebih dari ini,” pungkasnya.
Kebijakan pemangkasan bunga PNM Mekaar dan dorongan deregulasi ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo mulai mengarahkan reformasi ekonomi pada keberpihakan nyata terhadap rakyat kecil serta penciptaan iklim usaha yang lebih sehat dan kompetitif.(Red)
About the Author
