Para mahasiswa PMII yang melakukan aksi demo di depan kantor Pemkab Pamekasan.(Suaraharianpagi.id/Muksin)
Pamekasan – Suaraharianpagi.id
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Pamekasan, Madura, Rabu (24/6/2026). Aksi berlangsung tertib dan kondusif dengan membawa sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Dalam aksi tersebut, massa mahasiswa mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka menilai sejumlah program pemerintah perlu ditinjau kembali agar lebih berpihak kepada kepentingan rakyat dan sesuai dengan amanat konstitusi.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Fahrul Anwar, mengatakan pihaknya akan terus mengawal berbagai tuntutan yang telah disampaikan kepada DPRD dan pemerintah daerah.
Menurutnya, PMII memberikan waktu selama 3×24 jam kepada pihak terkait untuk memberikan respons yang jelas terhadap aspirasi yang disampaikan. Jika tidak ada tindak lanjut, mahasiswa berencana melakukan audiensi dan mediasi lanjutan guna memastikan tuntutan tersebut mendapat perhatian serius.
“Kami akan terus mengawal aspirasi ini. Jika dalam waktu 3×24 jam tidak ada respons yang jelas, kami akan melakukan langkah lanjutan melalui mediasi dan koordinasi dengan pihak terkait agar persoalan ini mendapatkan solusi yang konkret,” ujar Fahrul.
Salah satu tuntutan utama yang disampaikan massa aksi adalah mendorong pemerintah pusat mewujudkan kemandirian ekonomi nasional yang berpihak kepada rakyat. Mahasiswa juga meminta pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap kepentingan ekonomi yang dinilai tidak sejalan dengan cita-cita pembangunan nasional dan amanat konstitusi.
Selain itu, massa aksi mendesak Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kabinet. Mereka meminta proses reshuffle dilakukan berdasarkan kompetensi, integritas, serta capaian kinerja para menteri guna meningkatkan efektivitas pemerintahan.
PMII juga menyoroti keberadaan Badan Gizi Nasional (BGN) beserta program-program yang dijalankan. Mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh agar program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Tidak hanya kepada pemerintah pusat, mahasiswa juga meminta Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk bersikap tegas terhadap kebijakan yang dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman menyatakan pemerintah daerah terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa. Ia menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan akan ditampung dan dikoordinasikan dengan pihak terkait, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Kami menghargai penyampaian aspirasi dari adik-adik mahasiswa. Semua masukan akan kami tampung dan akan kami koordinasikan sesuai kewenangan yang ada,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur menegaskan bahwa seluruh tuntutan yang disampaikan mahasiswa menjadi perhatian serius lembaganya. DPRD, kata dia, akan mengawal berbagai aspirasi tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
Menurut Ali, sejumlah persoalan yang berkaitan dengan kebijakan nasional akan diteruskan kepada DPR RI sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi pemerintah pusat.
“Terkait kebijakan ekonomi nasional, tentu akan kami sampaikan kepada DPR RI. Namun perlu diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Pamekasan saat ini berada di atas lima persen, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini merupakan hasil kerja sama seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat,” tegasnya.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung selama beberapa jam tersebut berakhir dengan damai. Massa PMII membubarkan diri setelah menyampaikan tuntutan dan menyerahkan pernyataan sikap kepada pihak DPRD Pamekasan untuk ditindaklanjuti.(Muk)
About the Author
