kegiatan Sosialisasi dan Pemantapan Draft Perwali di Lyn Hotel Kota Mojokerto. (suaraharianpagi.id/kom)
Kota Mojokerto – suaraharianpagi.id
Pemerintah Kota Mojokerto mematangkan penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Kontingensi Penyakit Kejadian Luar Biasa (KLB) Berbasis Vektor. Regulasi tersebut disiapkan sebagai pedoman bersama dalam mengantisipasi dan menangani kemungkinan terjadinya KLB di wilayah Kota Mojokerto.
Pemantapan rancangan regulasi itu dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi dan Pemantapan Draft Perwali di Lyn Hotel Kota Mojokerto, Selasa (10/11). Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan sebelum rancangan ditetapkan menjadi peraturan.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari atau Ning Ita menegaskan, kesiapsiagaan menghadapi KLB bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Penanganannya membutuhkan keterlibatan seluruh unsur lintas sektor, mulai dari instansi vertikal, organisasi profesi, organisasi masyarakat, hingga relawan.
“Berbicara tentang kondisi luar biasa, ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Itulah mengapa dalam SK Wali Kota, satgasnya bersifat lintas sektor. Tidak hanya unsur pemerintah, tetapi juga melibatkan organisasi profesi dan organisasi masyarakat,” tutur Ning Ita.
Menurutnya, penyusunan draft Perwali harus melibatkan seluruh pihak yang nantinya memiliki peran dalam penanganan KLB. Karena itu, sosialisasi sekaligus uji publik diperlukan untuk memastikan substansi regulasi telah sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterapkan di lapangan.
“Saya ingin Bapak Ibu semuanya terlibat dan berpartisipasi aktif. Jika dalam draft ini masih ada hal yang dirasa kurang tepat, belum lengkap, atau belum sesuai untuk diimplementasikan, silakan disampaikan. Karena nantinya pelaksanaan Perwali ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
Ning Ita menjelaskan, Perwali tersebut nantinya akan memperjelas empat kewenangan Wali Kota dalam penanganan KLB. Kewenangan itu meliputi penetapan status KLB apabila kejadian berada dalam lingkup Kota Mojokerto, pembentukan tim tanggap darurat dan satuan tugas lintas sektor, pemberian persetujuan kebutuhan logistik di luar perencanaan yang telah ditetapkan, serta pencabutan status KLB setelah kondisi dinyatakan terkendali dan berakhir.
Selain pembagian kewenangan, ia juga menekankan pentingnya penerapan satu sistem komando. Meski setiap instansi dan unsur satuan tugas memiliki tugas serta fungsi masing-masing, seluruh tindakan penanganan harus berjalan dalam koordinasi yang terarah.
“Tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Masing-masing memang memiliki tugas dan fungsi, tetapi tetap harus ada satu komando. Semua harus mengikuti arahan Ketua Satgas agar penanganan KLB dapat berjalan terkoordinasi,” pesannya.
Penyusunan dokumen kontingensi tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkot Mojokerto meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi KLB, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kejadian Luar Biasa, Wabah, dan Krisis Kesehatan.
Dalam regulasi tersebut, kewaspadaan KLB mencakup lima aspek, yakni surveilans, pengendalian faktor risiko, imunisasi, penguatan sumber daya manusia kesehatan, serta penyusunan rencana tanggap darurat. Dokumen kontingensi menjadi salah satu instrumen penting dalam aspek terakhir sebagai pedoman ketika terjadi kondisi luar biasa.
Melalui kegiatan sosialisasi dan pemantapan ini, sejumlah materi teknis disampaikan sekaligus membuka ruang diskusi bagi para pemangku kepentingan untuk memberikan saran dan masukan. Setelah proses penyempurnaan, draft Perwali akan menjalani harmonisasi di tingkat provinsi sebelum diajukan kepada Wali Kota untuk ditetapkan.
Dengan adanya regulasi tersebut, Pemkot Mojokerto berharap seluruh unsur terkait memiliki pemahaman yang sama mengenai pembagian peran, tanggung jawab, serta mekanisme koordinasi. Dengan demikian, apabila KLB terjadi, langkah penanganan dapat dilakukan secara cepat, terpadu, dan terarah. *ds
About the Author
