Dinilai Langgar Prosedur, Mutasi Empat Perangkat Desa Brangkal Berujung Ancaman PTUN

Mojokerto – Suaraharianpagi.id

Kebijakan mutasi empat perangkat Desa Brangkal, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, menuai keberatan. Mutasi yang berujung pelantikan pada 9 November 2026 itu dipersoalkan karena diduga tidak sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku dalam tata kelola pemerintahan desa.

Persoalan tersebut kini memasuki tahap keberatan resmi. Empat perangkat desa yang terdampak mutasi melalui kuasa hukum Firma Hukum SSA Al-Wahid telah melayangkan surat keberatan kepada Kepala Desa Brangkal. Mereka meminta agar empat Surat Keputusan (SK) mutasi Nomor 50, 51, 52, dan 53 Tahun 2026 dicabut atau dibatalkan.

Keempat perangkat desa tersebut masing-masing Muklasin, Muhammad Nasrulloh, Andi Habirudin, dan Imam Bukhari.

Ketua tim advokat SSA Al-Wahid, Syarahuddin alias Reza, mengatakan pihaknya menilai proses mutasi tersebut tidak sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

“Klien kami telah dimutasi dan dilaksanakan pelantikan tanpa dihadiri oleh klien kami pada 9 November 2026. Perpindahan jabatan antarperangkat desa ini tidak benar karena menabrak mekanisme yang ada,” ujar Reza, Rabu (11/11/2026).

Menurut Reza, terdapat sejumlah kejanggalan dalam kebijakan tersebut. Salah satunya terkait alasan kebutuhan organisasi pemerintahan desa. Sebab, berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, kekosongan jabatan di Pemerintah Desa Brangkal hanya terjadi pada posisi Kepala Urusan (Kaur) Umum dan Perencanaan.

Namun, alih-alih hanya mengisi jabatan yang kosong, kepala desa justru melakukan rotasi terhadap empat perangkat desa sekaligus. Bahkan, posisi Sekretaris Desa (Sekdes) yang ditinggalkan akibat mutasi tersebut hingga kini disebut masih kosong.

Berdasarkan SK yang dipersoalkan, Andi Habirudin yang sebelumnya menjabat Sekretaris Desa digeser menjadi Kasi Pelayanan. Imam Bukhari yang sebelumnya menjabat Kasi Pelayanan dipindahkan menjadi Kaur Keuangan.

Selanjutnya, Muklasin yang sebelumnya menjabat Kepala Dusun Brangkal dimutasi menjadi Kaur Umum dan Perencanaan. Sementara Muhammad Nasrulloh yang sebelumnya menjabat Kaur Keuangan dipindahkan menjadi Kepala Dusun Brangkal.

Reza menegaskan, mutasi antarjabatan perangkat desa seharusnya tidak dilakukan secara sepihak. Menurutnya, terdapat tahapan administratif yang harus dipenuhi sebelum kebijakan tersebut diterbitkan dan dilaksanakan.

Tahapan tersebut di antaranya musyawarah antara kepala desa dengan perangkat desa, pembuatan berita acara, serta surat pernyataan kesanggupan dari perangkat desa yang akan dimutasi.

Selain itu, pihaknya menyebut proses mutasi juga harus dilengkapi rekomendasi tertulis dari camat dan usulan kepada bupati sebelum diterbitkannya keputusan sebagai dasar pelaksanaan mutasi.

“Proses tersebut harus mengikuti mekanisme yang telah ditentukan. Karena itu, kami mempertanyakan dasar dan prosedur yang digunakan dalam mutasi empat perangkat desa ini,” tegasnya.

Pihak kuasa hukum juga menyampaikan bahwa selama menjalankan tugas, keempat kliennya dinilai telah melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Mereka mengaku tidak mengetahui adanya catatan pelanggaran kinerja yang menjadi alasan dilakukannya mutasi.

Atas keberatan tersebut, SSA Al-Wahid meminta Kepala Desa Brangkal segera mencabut empat SK mutasi dan mengembalikan masing-masing perangkat desa ke jabatan semula.

Pihaknya memberikan waktu tujuh hari sejak surat keberatan diterima untuk mendapatkan tanggapan dan penyelesaian dari pemerintah desa.

Jika tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti, kuasa hukum menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke jalur hukum melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Mereka juga berencana menyampaikan pengaduan kepada Bupati Mojokerto dan DPRD Kabupaten Mojokerto.

“Kami akan ke dewan dulu, ke bupati. Jika tidak ada titik temu, akan kami gugat ke PTUN Surabaya,” pungkas Reza.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari Kepala Desa Brangkal terkait keberatan empat perangkat desa tersebut. Klarifikasi dari pemerintah desa diperlukan untuk mengetahui dasar pertimbangan serta tahapan yang telah ditempuh dalam proses mutasi tersebut.(Dsy)