Wali kota Mojokerto Ika Puspita Sari saat memberikan paparan.(Suaraharianpagi.id/Desy)
Mojokerto Kota – Suaraharianpagi.id
Wali Kota Mojokerto Ika Puspita Sari mendorong penguatan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) melalui peningkatan deteksi dini penyakit dan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan angka penyakit, khususnya penyakit tidak menular (PTM), sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Ika Puspita Sari saat menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Cek Kesehatan Gratis yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kota Mojokerto di Aula Puskesmas Kranggan, Senin (9/11/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten II Sekretariat Daerah Kota Mojokerto, Kepala Dinas Kesehatan, staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM, kepala puskesmas, tenaga kesehatan, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam arahannya, Ika yang akrab disapa Ning Ita menegaskan bahwa CKG merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat yang memasuki tahun kedua pelaksanaan. Karena itu, pemerintah daerah harus memastikan program tersebut berjalan optimal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Menurutnya, pemeriksaan kesehatan gratis bukan sekadar kegiatan pemeriksaan rutin, melainkan langkah strategis untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat sejak dini. Hasil pemeriksaan juga harus ditindaklanjuti melalui intervensi yang tepat sesuai permasalahan kesehatan masing-masing warga.
“Saya berharap capaian Cek Kesehatan Gratis bisa mencapai target 100 persen. Kalau cakupannya sudah baik, berikutnya tinggal kita tingkatkan kualitas pemeriksaannya. Dari pemeriksaan tersebut, tenaga kesehatan harus memiliki basis data mengenai penyakit apa saja yang diderita masyarakat kita,” ujar Ning Ita.
Ia menjelaskan, data hasil pemeriksaan CKG memiliki peran penting sebagai dasar penyusunan perencanaan program kesehatan tahun 2027. Terlebih, pemerintah daerah harus menetapkan target pada 12 Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.
Dengan basis data yang valid, akurat, dan diperbarui secara berkala, penentuan sasaran berbagai program kesehatan diharapkan semakin tepat. Mulai dari penanganan stunting, program keluarga berencana (KB), penyakit tidak menular, hingga penyakit menular seperti tuberkulosis (TBC).
“Kalau kita sudah memiliki basis data yang jelas, valid, dan up-to-date, tentu akan lebih mudah menentukan target-target dalam perencanaan 2027. Baik terkait stunting, sasaran program KB, penyakit tidak menular maupun penyakit menular seperti TBC, semuanya bisa lebih akurat dan tepat sasaran,” jelasnya.
Ning Ita juga menyoroti masih tingginya persoalan penyakit tidak menular yang salah satunya dipengaruhi pola hidup masyarakat. Kebiasaan mengonsumsi makanan kurang sehat serta minimnya aktivitas fisik menjadi faktor yang perlu mendapatkan perhatian serius.
Karena itu, ia meminta seluruh tenaga kesehatan bersama lintas sektor lebih aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan melalui penerapan PHBS.
Menurutnya, paradigma pelayanan kesehatan harus terus diarahkan dari yang sebelumnya lebih banyak berorientasi pada pengobatan atau kuratif menjadi promotif dan preventif.
“Logikanya, kalau PHBS berjalan maksimal, masyarakat yang sakit akan semakin sedikit. Karena itu, upaya promotif dan preventif harus kita kuatkan. Jangan menunggu masyarakat sakit terlebih dahulu baru mendapatkan penanganan. Melalui CKG, kita bisa mendeteksi lebih dini permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ning Ita juga mengungkapkan adanya tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan program kesehatan. Di satu sisi, pemerintah harus mendorong masyarakat agar semakin sehat dan menekan angka kesakitan. Namun, di sisi lain, rumah sakit daerah juga menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Ia menyebut RSUD sebagai salah satu penyumbang PAD terbesar di antara organisasi perangkat daerah yang mengelola pelayanan secara langsung. Kondisi tersebut menjadi tantangan yang harus dikelola melalui strategi pelayanan dan pengembangan sektor kesehatan.
“Ini menjadi anomali bagi pemerintah daerah. Di satu sisi kita ingin masyarakat sehat semua, usia harapan hidup meningkat, dan angka kesakitan menurun. Namun, di sisi lain kita juga memiliki rumah sakit daerah yang menjadi salah satu penyumbang PAD terbesar. Artinya, bagaimana kita tetap mengoptimalkan pelayanan kesehatan tanpa mengurangi komitmen untuk menjaga kesehatan masyarakat,” ungkapnya.
Salah satu upaya yang dapat dikembangkan, lanjut Ning Ita, yakni mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dari luar daerah serta memperkuat layanan medical check-up (MCU). Dengan begitu, fasilitas kesehatan milik Pemkot Mojokerto tetap dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Sementara itu, dalam pemaparan evaluasi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, dr. Achmad Rheza, Sp.OG., Subsp. F.E.R., menyampaikan bahwa capaian pelaksanaan CKG di sejumlah puskesmas menunjukkan hasil positif. Enam puskesmas dilaporkan telah mencapai target 100 persen, sedangkan beberapa puskesmas lainnya masih berada pada kisaran 90 hingga 94 persen.
Adapun capaian UPT Puskesmas Mentikan tercatat sebesar 95 persen. Sementara itu, aktivitas fisik masyarakat baru mencapai 58,61 persen.
Salah satu kendala dalam pelaksanaan program tersebut adalah perubahan data sasaran yang bersifat dinamis. Kondisi ini membutuhkan koordinasi dan pemutakhiran data secara berkala agar seluruh masyarakat yang menjadi sasaran dapat terjangkau.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto dalam tanggapannya menyampaikan bahwa penguatan CKG akan dilakukan melalui kolaborasi berbagai inovasi pelayanan dan lintas sektor. Menurutnya, keakuratan data menjadi salah satu hal penting agar program kesehatan dapat berjalan efektif.
Ia juga menyoroti rendahnya aktivitas fisik sebagai salah satu persoalan yang perlu segera ditangani. Sebab, kurangnya aktivitas dan pola hidup tidak sehat berpotensi memicu penyakit seperti diabetes dan hipertensi yang selama ini banyak ditangani di fasilitas pelayanan kesehatan.
“Kami mendorong seluruh fasilitas pelayanan kesehatan untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih aktif bergerak. Minimal membiasakan jalan pagi selama 10 sampai 20 menit setiap hari sebagai langkah awal membangun pola hidup sehat,” ujarnya.
Dinas Kesehatan juga mengapresiasi kerja keras seluruh tenaga kesehatan dalam menjalankan program CKG. Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis Kota Mojokerto bahkan mendapat apresiasi dari pemerintah provinsi dan termasuk daerah dengan capaian tinggi bersama Sidoarjo, Gresik, dan Surabaya.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, dr. Rheza berharap berbagai kendala dapat segera diatasi melalui koordinasi dan kolaborasi lintas sektor. Target capaian CKG hingga 100 persen pada akhir tahun pun diharapkan dapat terealisasi.
Pemkot Mojokerto berkomitmen menjadikan CKG sebagai salah satu instrumen penting dalam membangun masyarakat yang lebih sadar kesehatan. Tidak hanya melalui pemeriksaan gratis, tetapi juga dengan memperkuat edukasi, pencegahan penyakit, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Dengan demikian, upaya mewujudkan masyarakat Kota Mojokerto yang sehat, meningkatkan usia harapan hidup, serta mengurangi risiko penyakit dapat berjalan secara berkelanjutan.(Dsy)
About the Author
