Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jombang.(Foto: Istimewa)
Jombang — Suaraharianpagi.id
Rencana audiensi antara para pemerhati sejarah dengan Komisi D DPRD Kabupaten Jombang menuai kekecewaan. Komisi D disebut tidak bersedia menemui para pegiat sejarah yang ingin membahas polemik sejarah kelahiran Sang Proklamator, Ir. Soekarno atau Bung Karno di wilayah Ploso, Jombang.
Kekecewaan tersebut disampaikan salah satu penelusur sejarah Jombang, Moch. Faisol, menyusul sikap Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Jombang, Mochamad Agung Natsir, yang menolak agenda audiensi tersebut, Kamis (2/4/2026).
Penolakan itu disampaikan melalui pesan tertulis kepada Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Jombang, yang sebelumnya mengajukan permohonan audiensi secara resmi ke DPRD.
Dalam keterangannya, Mochamad Agung Natsir menyampaikan apresiasi atas perhatian para pegiat sejarah terhadap sosok Bung Karno. Namun, ia menilai substansi yang diajukan berada di luar kewenangan Komisi D DPRD Kabupaten Jombang.
“Kami sangat mengapresiasi perhatian terhadap sejarah Bung Karno sebagai tokoh bangsa. Namun, substansi yang diajukan berada di luar kewenangan Komisi D DPRD Kabupaten Jombang. Kami menyarankan agar hal tersebut disampaikan kepada instansi yang memiliki kewenangan lebih relevan,” tulisnya.
Menanggapi hal itu, Moch. Faisol mengaku menyayangkan sikap DPRD yang dinilai tidak memberikan ruang dialog, padahal agenda audiensi sebelumnya telah direncanakan.
“Saya sangat menyayangkan ketidakberanian Komisi D untuk memfasilitasi atau bahkan membatalkan pertemuan yang sudah diagendakan sebelumnya,” ujarnya.
Faisol juga menilai, penolakan tersebut tidak disertai solusi yang jelas terkait pihak mana yang seharusnya menjadi tujuan pembahasan.
“Tidak ada penjelasan konkret harus ke mana kami menyampaikan hal ini, padahal ini menyangkut sejarah penting bangsa,” tegasnya.
Diketahui, Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Jombang telah mengirimkan surat permohonan audiensi kepada DPRD Kabupaten Jombang sejak Februari 2026. Agenda tersebut bertujuan membahas kajian sejarah terkait lokasi kelahiran Bung Karno di Ploso, Jombang.
Dalam rencana audiensi itu, sejumlah pihak turut dilibatkan, antara lain TACB Kabupaten Jombang, komunitas Kompas Jombang, Titik Nol Soekarno, Situs Persada Soekarno Kediri, serta perwakilan warga Ploso.
Penolakan audiensi ini pun memunculkan tanda tanya di kalangan pegiat sejarah, terutama terkait peran DPRD dalam memfasilitasi diskursus publik mengenai isu sejarah yang dinilai strategis.(Dsy)
About the Author
