Foto: Istimewa
Jombang – Suaraharianpagi.id
Wacana sejarah yang menyebut Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, lahir di Ploso, Jombang pada 6 Juni 1902 kembali menguat dan menuai respons dari kalangan akademisi. Sosiolog Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang, Mukari, menilai narasi tersebut berpotensi membawa dampak besar bagi identitas dan posisi strategis Kabupaten Jombang.
Mukari menyatakan, apabila kelahiran Bung Karno di Ploso dapat dibuktikan secara akademik dan diterima secara luas, hal itu akan semakin meneguhkan karakter Jombang sebagai daerah dengan fondasi nasionalisme dan religiusitas yang kuat.
“Bung Karno adalah simbol nasionalisme. Sisi religius Jombang sendiri sudah diwakili oleh tokoh-tokoh besar seperti Hasyim Asy’ari, Wahab Chasbullah, dan Abdurahman Wahid. Mereka adalah tokoh berkaliber internasional yang lahir dari tradisi pesantren,” ujar Mukari, Senin (16/2/2026).
Menurutnya, jika Bung Karno dipastikan lahir di Jombang, maka daerah ini memiliki posisi yang sangat unik dalam peta sejarah nasional maupun dunia.
“Dengan Bung Karno bersanding dengan Kiai Hasyim Asy’ari, Kiai Wahab Chasbullah, dan Gus Dur, Jombang memiliki potensi besar menjadi pusat keilmuan dunia. Pemikiran tokoh-tokoh ini banyak dikaji di tingkat internasional,” katanya.
Mukari juga menyoroti aspek sejarah pemerintahan nasional. Dengan kelahiran Bung Karno di Jombang, daerah ini akan tercatat sebagai tempat lahir dua presiden Republik Indonesia.
“Kita sudah memiliki Gus Dur sebagai Presiden keempat RI. Jika Bung Karno juga lahir di Jombang, maka ini menjadi kekuatan historis yang luar biasa,” tandasnya.
Oleh karena itu, Mukari menekankan pentingnya perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Jombang terhadap wacana tersebut.
“Perlu dibentuk tim kajian sejarah yang memiliki otoritas keilmuan, melibatkan akademisi lintas disiplin agar pembahasan ini tidak berhenti pada wacana, tetapi diuji secara ilmiah,” tegasnya.
Sebelumnya, pemerhati sejarah Jombang, Arif Yulianto atau Cak Arif, telah memaparkan sejumlah data yang menguatkan klaim Bung Karno lahir di Ploso pada 6 Juni 1902. Ia menyebut, pada masa itu wilayah Ploso masih masuk dalam Karesidenan Surabaya.
Cak Arif menjelaskan, Kabupaten Jombang sendiri baru terbentuk pada tahun 1910, bersamaan dengan pelantikan bupati pertamanya, R.A.A. Soeroadiningrat V atau Kanjeng Sepuh Jombang.
Salah satu bukti yang disampaikan Cak Arif adalah dokumen tertulis berupa beseluit atau Surat Keputusan penugasan ayah Bung Karno, Raden Soekeni Sosrodihardjo, sebagai Mantri Guru Sekolah Ongko Loro di Ploso tertanggal 28 Desember 1901.
“Raden Soekeni mulai bertugas di Ploso pada 28 Desember 1901 dan berdinas hingga tahun 1907,” kata Cak Arif.
Selain itu, ia juga menunjukkan data tulisan tangan Raden Soekeni yang mencatat kelahiran Raden Soekarno pada 6 Juni 1902.
“Enam bulan setelah ayah Bung Karno mulai berdinas di Ploso, Bung Karno lahir. Tahun 1907, Raden Soekeni pindah ke Sidoarjo dan perpindahan itu juga tercatat dalam SK resmi,” jelasnya.
Data pendukung lainnya berasal dari arsip ITB atau Technische Hoogeschool (THS) yang mencantumkan bahwa Raden Soekarno lahir di Surabaya pada 6 Juni 1902.
Cak Arif menegaskan, penyebutan Surabaya dalam dokumen-dokumen tersebut merujuk pada wilayah Karesidenan Surabaya yang saat itu mencakup daerah-daerah yang kini masuk Kabupaten Jombang, termasuk Ploso.
Ia juga menguatkan argumennya dengan merujuk pada laporan pekerjaan sipil era Hindia Belanda tahun 1894 yang menyebut sejumlah desa di wilayah Jombang saat ini sebagai bagian dari Surabaja.
“Dengan demikian, sangat masuk akal jika kelahiran Bung Karno ditulis di Surabaya, karena Ploso saat itu memang berada dalam wilayah Karesidenan Surabaya,” tegasnya.
Cak Arif menambahkan, narasi tersebut sejalan dengan keterangan dalam buku biografi Bung Karno berjudul Bung Karno Penyambung Lidah Rakjat Indonesia karya Cindy Adams yang terbit pada 1966.
“Dalam buku itu disebutkan bahwa ayah Bung Karno dipindahkan ke Surabaja dan di sanalah putra sang fajar dilahirkan. Surabaja yang dimaksud adalah Ploso,” pungkasnya.
Wacana ini pun kini kian menguat sebagai kajian sejarah yang dinilai layak mendapat perhatian serius, baik dari kalangan akademisi maupun pemerintah daerah, guna memperkaya khazanah sejarah nasional Indonesia.(Dsy)
About the Author
