Foto : suasana audensi di gedung DPRD Kabupaten Sampang (suaraharianpagi.id/dokumen rn)
Sampang – suaraharianpagi.id
Forum Perjuangan Honorer PGRI (FPH-PGRI) menggelar audiensi dengan anggota DPRD Kabupaten Sampang untuk membahas nasib dan masa depan guru honorer di daerah tersebut. Guru-guru honorer yang menyandang status R2 dan R3, yakni peserta yang tidak lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2024, menghadapi tantangan besar akibat minimnya formasi yang tersedia.
Minimnya formasi ini membuat banyak tenaga honorer, meskipun telah mengabdi puluhan tahun, tetap berada pada status R2 dan R3 tanpa kejelasan peningkatan status atau kesejahteraan.
Ketua FPH-PGRI, Syaifur Rohman, menyampaikan kekecewaannya dalam audiensi tersebut. “Kami datang ke DPRD untuk menyampaikan keluhan tentang nasib dan masa depan kami sebagai guru honorer yang telah puluhan tahun mengabdi dengan upah yang sangat minim”.
“Dengan adanya rekrutmen seleksi P3K, kami berharap bisa meningkatkan status dan penghasilan kami. Namun, sangat disayangkan, pemerintah Kabupaten Sampang hanya membuka formasi yang sangat terbatas, sehingga banyak dari kami yang gagal dalam seleksi dan hanya menyandang status R2 dan R3,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sampang, Mahfud, menjelaskan bahwa salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran belanja pegawai.
“Saat ini, belanja pegawai hanya boleh sebesar 30 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kami berharap ke depannya alokasi belanja pegawai dapat ditingkatkan menjadi 50 persen agar kebutuhan pegawai, termasuk guru honorer, dapat terpenuhi,” ungkap Mahfud.
Ketua Komisi I DPRD, Mohammad Salim, menambahkan bahwa dalam menentukan formasi rekrutmen, perlu melibatkan banyak pihak, termasuk Dinas BPKAD sebagai pengelola keuangan daerah. Ia juga menekankan pentingnya peran guru dalam pembangunan bangsa.
“Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa dan ujung tombak negara dalam dunia pendidikan. Mengingat sejarah tragedi bom atom di Hiroshima, salah satu yang pertama dicari oleh pemerintah Jepang adalah jumlah guru yang selamat. Hal ini menunjukkan betapa mulianya profesi guru,” jelasnya.
Audiensi ini juga dihadiri oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Sampang, Areif Lukman Hidayat; Kepala Dinas BPKAD, Hurun Ien; Kepala Dinas Pendidikan yang diwakili Kabid GTK, Rahmad Ariyanto; serta anggota DPRD dari Komisi I dan Komisi IV. Mereka bersama-sama mendengarkan aspirasi dan mencari solusi terbaik bagi guru honorer di Kabupaten Sampang. *rn/ds
About the Author
