Jombang – siaraharianpagi.id
Pemerintah Kabupaten Jombang diwakili oleh Pj Bupati Jombang Sugiat S.Sos., M.Psi., T menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 yang dilaksanakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Istana Negara pada Senin (27/05).
Hadir dalam acara, ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin, Duta Besar Negara Sahabat, jajaran Menteri Kabinet, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Direksi Peruri Group, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa SPBE Summit 2024 adalah tahapan menuju pelayanan publik Indonesia yang lebih mudah, cepat, transparan, dan layanannya bisa segera diakses masyarakat. Adapun rangkaian acara SPBE Summit antara lain peluncuran GovTech Ina atau Ina Digital, penandatanganan komitmen 9 layanan SPBE prioritas oleh 15 instansi, dan penyerahan Digital Government Award.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan, melalui Perpres nomor 82 Tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, Kementerian BUMN mendapat amanah dari Presiden Jokowi untuk menjalankan penugasan pemerintahan sebagai penyelenggara Govtech Ina atau Ina Digital. Dalam pengaplikasiannya, Govtech Ina harus dipastikan user friendly dan memudahkan masyarakat untuk bisa menjalankan sistem tanpa komplikasi rumit.
“Ini proses terpadu, transparan, dan terukur agar program yang diluncurkan presiden tepat sasaran, serta integrasi antara infrastruktur data center dan government cloud. Ini langkah awal, dan kami akan terus kerja keras selama beberapa bulan kedepan,” kata Erick Thohir.
Presiden Jokowi dalam sambutannya menegaskan bahwa kehadiran birokrasi itu harus melayani, bukan mempersulit, dan bukan malah memperlambat. Tolak ukur keberhasilan birokrasi adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat, dan kemudahan urusan masyarakat.
Namun Jokowi menyayangkan adanya 27 ribu aplikasi dan platfrom yang dibuat oleh Kementerian, Lembaga, Pemda Provinsi/Kab/Kota, yang semuanya berjalan dan bekerja sendiri-sendiri. Hal ini membuat sistem birokrasi tidak bisa mudah dan terintegrasi, bahkan banyak yang tumpang tindih.
“Perlu saya sampaikan mulai tahun ini, berhenti membuat apps baru, dan berhenti membikin platform baru karena sudah ada 27 ribu apps/platform yang ada. Tahun ini saja, kemarin kita cek waktu bikin anggaran ada 6,2 T yang akan dipakai membikin apps baru dan platform baru, bahkan di satu Kementerian ada lebih dari 500 apps. Bayangkan, karena mungkin dulu setiap ganti menteri, dirjen, ganti aplikasi, sama juga di daerah setiap ganti gubernur/bupati/walikota/kadis selalu ganti aplikasi karena orientasinya selalu proyek, itu yang kita hentikan,” tegas Jokowi.
Maka peluncuran Ina Digital ini harapannya dapat meningkatkan daya saing Indonesia dengan memperkuat digital publik infrastruktur atau jalan tol pelayanan publik. Maka Jokowi mengimbau kepada semua yang hadir untuk memperkuat transformasi Govtech atau Ina Digital, satu portal terintegrasi pelayanan publik.
Lebih lanjut, Jokowi ingin sumber daya manusia yaitu ASN digital harus disiapkan. Sistem Ina Digital pun harus disosialisasikan, diperbaiki, dan dilanjutkan secara bertahap. Seluruh Kementerian, lembaga, Pemda Provinsi/Kab/Kota wajib bersama-sama mengintegrasikan data masing-masing instansi.
Pj Bupati Jombang Sugiat, usai mengikuti kegiatan tersebut menyampaikan siap untuk mengevaluasi aplikasi yang ada di Kabupaten Jombang. Meski dirinya hanya menjabat satu tahun, namun putra daerah asal Dusun Kalongan Desa Japanan Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ini optimis dengan dukungan seluruh OPD, adanya koordinasi, kolaborasi dan komunikasi yang baik akan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Jombang.
“Kita harus segera lakukan evaluasi terhadap aplikasi yang ada saat ini. Jangan sampai pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat justru mempersulit dan membuat makin rumit warga”, tuturnya.
Pj Bupati Jombang yang juga Kepala Badan Intelejen Daerah Sulawesi Barat ini bertekad akan mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien dan cepat. Terlebih lagi saat ini Kabupaten Jombang telah melaksanakan Mall Pelayanan Digital, meski gedungnya belum representatif.
“Kepuasan masyarakat menjadi tolok ukur keberhasilan kita dalam memberikan pelayanan. Untuk itu Saya minta optimalkan MPP Digital yang ada. Apabila ada kendala warga bisa datang ke MPP yang ada di Kantor DPMPTSP Jombang”, pungkasnya. *ryan
+ There are no comments
Add yours