Banyuwangi – suaraharianpagi.id
Beredarnya video di media sosial yang mengungkap dugaan praktik sewa hingga jual beli lahan di kawasan hutan wilayah Perum Perhutani KPH Banyuwangi menjadi perhatian masyarakat. Publik kini menantikan penjelasan dan transparansi pengelola hutan terkait informasi yang menyebut adanya dugaan transaksi lahan tanpa dilengkapi perjanjian kerja sama (PKS) yang sah.
Informasi yang beredar menyebut dugaan praktik komersialisasi lahan tersebut telah berlangsung cukup lama dan diduga melibatkan oknum petugas pemangku hutan (PHT) di bawah naungan KPH Banyuwangi, Divisi Regional (Divre) Jawa Timur. Dalam dugaan tersebut, sejumlah pihak disebut mengeluarkan uang dengan nominal bervariasi untuk memperoleh akses atau penguasaan lahan.
Isu tersebut kemudian mencuat setelah diunggah melalui salah satu kanal media online dan menjadi perbincangan publik. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian dan penelusuran lebih lanjut.
Administratur (Adm) KPH Banyuwangi, Enny, saat dikonfirmasi awak media pada Minggu (8/11), menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pendekatan langsung kepada para pesanggem dan tokoh masyarakat di lokasi yang menjadi perhatian.
“Alhamdulillah, kami sudah mendatangi satu per satu pesanggem dan tokoh-tokoh yang ada di sana. Mereka siap menyatakan tidak ada jual beli lahan. Jika pun ditemukan, akan dilaporkan ke Perhutani,” jelasnya.
Enny mengatakan, langkah tersebut juga telah dilaporkan kepada pimpinan Divre Jawa Timur. Menurut dia, aktivitas di lapangan, baik yang dilakukan petugas Perhutani maupun pesanggem, hingga saat ini masih berjalan sebagaimana mestinya.
Ia menegaskan, pihaknya terbuka terhadap laporan masyarakat apabila ditemukan dugaan penyalahgunaan pengelolaan hutan, baik yang melibatkan petugas maupun pesanggem. Setiap laporan, kata dia, akan ditindaklanjuti.
Terkait dugaan transaksi lahan, Enny menyebut pihaknya telah meminta bukti kepada para pesanggem. Namun, menurut keterangannya, mereka belum dapat menunjukkan bukti adanya jual beli lahan.
“Kami mengutamakan komunikasi sosial terlebih dahulu dengan berbagai pihak. Saat kami mintai bukti kepada pesanggem, mereka tidak bisa menunjukkan bukti jual beli,” ujarnya.
Enny juga menjelaskan bahwa pihaknya telah memberikan klarifikasi kepada pembuat pemberitaan sebelumnya. Menurut dia, pemberitaan tersebut kemudian diturunkan dari kanal media yang bersangkutan. Ia menegaskan Perhutani tidak meminta penurunan berita dengan imbalan apa pun.
Sementara itu, Kepala Divisi Regional (Kadivre) Perhutani Jawa Timur, Ir. Dewanto, saat dihubungi awak media pada Senin (9/11), menegaskan bahwa praktik penyalahgunaan kawasan hutan, termasuk sewa-menyewa maupun jual beli lahan, tidak diperbolehkan.
“Kita sebagai karyawan Perhutani tidak diperkenankan melakukan illegal logging, illegal tapping, illegal mining, termasuk sewa-menyewa, apalagi jual beli lahan kawasan hutan. Itu dilarang. Jika ada jajaran yang masih melakukan itu, sejak saya masuk di Jawa Timur saya minta diproses oleh pihak berwajib,” tegas Dewanto.
Pernyataan tersebut menegaskan larangan bagi jajaran Perhutani untuk melakukan praktik yang bertentangan dengan ketentuan pengelolaan kawasan hutan.
Meski pihak KPH Banyuwangi menyatakan belum menemukan bukti jual beli lahan berdasarkan hasil komunikasi dengan pesanggem, dugaan yang beredar tetap menjadi perhatian publik. Transparansi penanganan laporan, pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, serta penyampaian hasil penelusuran secara terbuka menjadi penting agar persoalan tersebut memperoleh kejelasan dan tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. *tim
About the Author
