Presiden Prabowo Subianto menyaksikan Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan yang diselenggarakan di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Rabu, 13 Mei 2026.(Foto: BPMI Setpres)
Jakarta – Suaraharianpagi.id
Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras terhadap pihak-pihak yang selama ini menikmati dan menggerogoti kekayaan negara. Dalam pidatonya saat acara Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (13/5/2026), Prabowo menegaskan negara tidak akan tinggal diam menghadapi praktik perampasan aset negara.
Presiden menekankan bahwa pengamanan kekayaan negara bukan sekadar urusan administratif, melainkan pertaruhan besar bagi masa depan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
“Kalau kekayaan negara bisa kita kendalikan, akan cukup banyak uang untuk kita perbaiki semua sendi-sendi NKRI,” tegas Prabowo.
Menurut Kepala Negara, selama ini kebocoran dan penguasaan aset negara oleh pihak-pihak tertentu telah menghambat pembangunan nasional dan merampas hak masyarakat untuk hidup lebih sejahtera.
Ia menyebut persoalan tersebut sebagai ancaman serius bagi kelangsungan hidup bangsa.
“Ini adalah masalah survival. 287 juta rakyat Indonesia tidak mungkin hidup baik, hidup sejahtera kalau kekayaannya diambil tiap hari, tiap minggu, tiap bulan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo mengapresiasi langkah tegas Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang berhasil menyelamatkan aset negara melalui penertiban kawasan hutan.
Namun, Presiden mengingatkan bahwa apa yang berhasil diselamatkan saat ini baru sebagian kecil dari potensi kekayaan negara yang masih harus direbut kembali.
“Masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Banyak yang bertanya apakah bisa? Jawabannya bukan apakah bisa. Jawabannya harus bisa,” katanya dengan nada tegas.
Prabowo memastikan pemerintah akan mengambil langkah hukum tanpa kompromi untuk memastikan seluruh kekayaan negara kembali dikelola demi kepentingan rakyat.
“Kita harus tegakkan hukum. Kita harus meyakinkan bahwa negara hadir, dan negara akan hadir terus,” tandasnya.
Tak hanya menyoroti penyelamatan aset negara, Presiden juga menyampaikan peringatan keras kepada lembaga peradilan.
Menurutnya, keberhasilan perang melawan korupsi dan mafia aset sangat bergantung pada integritas hakim sebagai benteng terakhir penegakan keadilan.
“Saya percaya masalah korupsi dan ketidakadilan harus diselesaikan di yudikatif. Karena itu hakim-hakim harus dipilih dengan baik dan harus diberi penghasilan yang cukup supaya tidak bisa disogok,” tegas Prabowo.
Presiden secara khusus mengingatkan bahwa seluruh putusan hakim akan menjadi perhatian publik. Ia menegaskan rakyat kini semakin kritis dan tidak bisa lagi dibohongi oleh praktik-praktik hukum yang menyimpang.
“Hakim-hakim, ingat, putusan-putusanmu akan dinilai oleh rakyat. Rakyat kita sudah tidak bodoh. Mereka akan lihat, mereka akan merasakan ketidakadilan,” ucapnya.
Pernyataan keras tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo tengah mengencangkan tekanan terhadap praktik penyalahgunaan aset negara sekaligus mendorong reformasi menyeluruh di sektor hukum.
Pesan Presiden jelas: tidak ada lagi ruang bagi mafia kekayaan negara maupun aparat penegak hukum yang bermain-main dengan keadilan.(Red)
About the Author
