Ilustrasi
Ternate – Suaraharianpagi.id
Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Maluku Utara melontarkan kritik keras terkait dugaan praktik manipulasi proyek bernilai ratusan miliar rupiah di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Ketua GPM Malut, Sartono, menilai adanya indikasi penguasaan paket proyek oleh pihak tertentu yang diduga memiliki kedekatan dengan Gubernur Maluku Utara, Sherly Djoanda.
“Ada dugaan manipulasi proyek yang sistematis. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi sudah mengarah pada kepentingan kelompok tertentu,” ujar Sartono, Senin.
Menurutnya, sejumlah perusahaan yang sebelumnya bermasalah bahkan sempat masuk daftar hitam (blacklist), diduga tetap dilibatkan dalam proyek pemerintah, sehingga menutup peluang bagi perusahaan lain dalam proses tender.
Sebagai bentuk protes, GPM Malut menggelar aksi di sejumlah titik, mulai dari kantor Kejaksaan Tinggi, Polda Maluku Utara, hingga Kantor Gubernur, Senin (13/4).
Dalam aksinya, mereka mendesak aparat penegak hukum agar bertindak tegas dan tidak tebang pilih dalam menangani dugaan pelanggaran tersebut.
“Kami meminta aparat penegak hukum bertindak presisi dan adil. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas,” tegas Sartono.
Ia juga menilai praktik tersebut berpotensi menimbulkan persoalan sosial yang lebih luas di masyarakat apabila tidak segera ditangani secara serius.
Lebih lanjut, Sartono mengungkapkan pihaknya akan membawa dugaan tersebut ke tingkat nasional dengan melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Kami akan mendatangi Gedung Merah Putih KPK untuk menyerahkan bukti yang kami miliki, agar kasus ini diusut tuntas,” ujarnya.
Selain itu, GPM Malut juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu mengawal isu tersebut demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan di Maluku Utara.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Maluku Utara terkait tudingan yang disampaikan GPM Malut.(Fik)
About the Author
