Gus Bupati menandatangani RKPD Tahun 2027.(suaraharianpagi.id/ds)
Kabupaten Mojokerto – suaraharianpagi.id
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Pendopo Graha Maja Tama (GMT). Senin (30/3)
Forum ini menjadi langkah strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang partisipatif, adaptif, serta selaras dengan agenda pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Bakorwil Bojonegoro, Bupati Mojokerto, Sekretaris Daerah, Ketua TP PKK, pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, kepala perangkat daerah, akademisi, hingga berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
Musrenbang RKPD merupakan tahapan krusial dalam proses perencanaan pembangunan daerah, yang nantinya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta APBD Tahun Anggaran 2027.
Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa, dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran aktif seluruh elemen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Menurutnya, Musrenbang menjadi ruang untuk memperkuat partisipasi publik mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.
“Melalui Musrenbang ini diharapkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan semakin meningkat,” ujarnya.
Bupati yang akrab disapa Gus Barra itu juga memaparkan tema pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2027, yakni “Hilirisasi Sumber Daya Alam dan Penyediaan Infrastruktur Menuju Transformasi Ekonomi Hijau dan Pusat Pemerintahan Baru yang Berkelanjutan.” Tema tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui pengolahan sumber daya alam sekaligus memperkuat konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang merata.
Adapun fokus prioritas pembangunan tahun 2027 mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital.
“Prioritas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Selain itu, Bupati juga mengingatkan adanya tantangan global yang berpotensi mempengaruhi kondisi ekonomi daerah. Ia menyoroti ketegangan geopolitik internasional, seperti konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, yang dapat berdampak pada ketidakpastian ekonomi global.
“Kondisi ini bisa meningkatkan biaya produksi, menekan pelaku UMKM, serta mempengaruhi daya beli masyarakat,” jelasnya.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah didorong untuk memperkuat ketahanan pangan lokal, meningkatkan efisiensi energi dan anggaran, menjaga iklim investasi, serta memastikan perlindungan sosial berjalan tepat sasaran.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuroh, menekankan bahwa penyusunan RKPD harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan tidak sekadar menjadi rutinitas administratif.
“Pertumbuhan ekonomi harus inklusif. Jangan sampai indikator makro meningkat, tetapi masyarakat kecil justru tertekan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan struktur ekonomi daerah, meningkatkan kualitas birokrasi, serta memastikan program penanggulangan kemiskinan berbasis data yang akurat.
Menurutnya, sektor pertanian dan UMKM perlu terus diperkuat sebagai fondasi ekonomi daerah agar pertumbuhan yang terjadi benar-benar berkualitas dan merata.
Tak hanya itu, DPRD juga mendorong percepatan transformasi digital melalui integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan kualitas infrastruktur, serta penguatan ketangguhan terhadap bencana.
“Transformasi digital harus terintegrasi dan mampu memangkas waktu pelayanan publik, bukan sekadar banyaknya aplikasi,” ujarnya.
Dalam laporan pelaksanaan, Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto, Bambang Eko Wahyudi, menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD 2027 merupakan puncak dari rangkaian proses perencanaan yang telah dimulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga forum perangkat daerah.
Dari sisi anggaran, proyeksi belanja daerah tahun 2027 diperkirakan mencapai Rp2,61 triliun, sementara kebutuhan anggaran mencapai Rp4,07 triliun. Hal ini menunjukkan adanya defisit sekitar Rp1,45 triliun yang perlu diatasi melalui efisiensi belanja serta optimalisasi sumber pembiayaan alternatif.
Pemkab Mojokerto juga menekankan pentingnya penerapan prinsip penganggaran berbasis prioritas atau money follow program, agar alokasi anggaran difokuskan pada program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Melalui Musrenbang RKPD 2027 ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan pembangunan yang lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan.
Dengan demikian, visi mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang maju, adil, dan makmur dapat tercapai secara optimal. *ds
Tag :
#bupatimojokerto #wabupmojokerto #sekdakabmojokerto #humaskabupatenmojokerto #kominfokabupatenmojokerto
About the Author
