Gus Barra secara simbolis terima Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan 2025 sebesar Rp6,9 miliar. (suaraharianpagi.id/ds)
Kabupaten Mojokerto – suaraharianpagi.id
Pemerintah Kabupaten Mojokerto kembali mencatat capaian di tingkat nasional. Tahun ini, Pemkab menerima Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan 2025 sebesar Rp6,9 miliar dari pemerintah pusat untuk kategori percepatan penurunan stunting.
Penyerahan insentif diberikan kepada Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa, pada Rakornas Percepatan Penurunan Stunting 2025 yang digelar di Auditorium J. Leimena, Gedung Adhyatma Kementerian Kesehatan, Jakarta.(12/11).
Insentif tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap daerah yang berhasil menekan prevalensi stunting secara konsisten. Dana yang diberikan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 330/2025 itu hanya boleh digunakan untuk pembangunan infrastruktur layanan publik, peningkatan ekonomi, kesehatan, serta pendidikan.
Rakornas bertema “Mengukuhkan Komitmen Bersama untuk Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting” itu dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, serta Menko PMK Pratikno, bersama kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Dalam arahannya, Bima Arya menekankan bahwa keberhasilan menurunkan stunting sangat ditentukan oleh kepemimpinan kepala daerah.
“Peran kepala daerah itu kunci. Daerah yang berhasil menekan angka stunting umumnya dipimpin oleh kepala daerah yang lincah berkolaborasi, dari preemtif hingga kuratif,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah daerah mengawal serius Program Prioritas Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) agar benar-benar berdampak pada peningkatan gizi masyarakat.
Sementara itu, Pratikno menyebut penurunan prevalensi stunting nasional ke angka 19,8 persen pada 2024 merupakan bukti kuat kerja kolektif lintas kementerian hingga tingkat desa.
“Target kita harus lebih besar lagi. Ini kerja besar yang butuh sinergi semua pihak,” katanya.
Wakil Presiden Gibran menegaskan target penurunan angka stunting nasional menjadi 14,2 persen pada 2029 memerlukan kerja serempak antara pusat dan daerah.
“Program ini harus kita keroyok bersama. Kuncinya sinergi,” ucapnya.
Ia juga mengapresiasi capaian yang lebih baik dari proyeksi Bappenas serta penurunan kasus wasting, overweight, dan anemia pada ibu hamil.
Dengan insentif yang diterima, Pemkab Mojokerto menegaskan komitmennya memperkuat pelayanan kesehatan, meningkatkan kesadaran gizi keluarga, dan menggerakkan kolaborasi lintas sektor. Langkah itu diharapkan mempercepat penurunan angka stunting serta mendukung lahirnya generasi Mojokerto yang sehat dan produktif. *ds
About the Author
