Bupati Warsubi bersama wakil bupati jombang Gus Salman dalam acara wawancara di CNN Indonesia.(dokumen Kominfo)
Jombang – Suaraharianpagi.id
Kehadiran Bupati Jombang, H. Warsubi, dalam wawancara di CNN Indonesia mendapat apresiasi luas. Langkah Warsubi dinilai sebagai contoh bagaimana seorang kepala daerah bisa bersikap empatik sekaligus partisipatif dalam merespons keresahan masyarakat terkait kebijakan pajak daerah.
Pengamat politik Agung Baskoro menyebut, penampilan Warsubi berbeda dengan sejumlah kepala daerah lain yang menghadapi persoalan serupa.
“Saya sangat mengapresiasi Pak Warsubi mau tampil di CNN malam ini. Karena tidak gampang bicara di depan publik nasional saat beragam masalah daerah muncul,” ujar Agung, Senin malam (18/8/2025).
Menurutnya, Warsubi memperlihatkan itikad baik dalam membangun komunikasi dua arah dengan publik. Hal ini membuat Jombang tampil berbeda dibanding daerah lain, khususnya Pati.
“Awalnya saya menyangka seluruh kepala daerah baru bergerak setelah ada Pati Effect. Ternyata Pak Bupati Jombang ini tidak. Justru langkah-langkahnya dilakukan lebih dulu,” jelas lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) ini.
Agung menegaskan, pola komunikasi menjadi pembeda utama. Jika di Pati kebijakan kenaikan pajak dilakukan sepihak tanpa melibatkan DPRD maupun masyarakat, Warsubi justru mengambil langkah sebaliknya.
“Bupati Jombang sangat komunikatif dan empatik. Beliau peduli pada keresahan masyarakat sekaligus membuka dialog dengan DPRD agar penyusunan maupun revisi perda berjalan baik. Ini kontras dengan Pati, yang komunikasi publiknya cenderung menantang warga,” tegas Founder & Executive Director Triaspolitika ini.
Agung juga menyoroti pentingnya semua kepala daerah mempertimbangkan daya beli masyarakat ketika membuat kebijakan pajak.
“Kenaikan harus rasional, jangan berlebihan, dan dilakukan bertahap. Saya juga mengapresiasi langkah Mendagri yang memberi batasan minimum dan maksimum tarif pajak,” imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Jombang, H. Warsubi, menegaskan sejak awal ia telah meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat dalam menyampaikan keluhan maupun masukan.
“Saya imbau masyarakat yang keberatan segera menghubungi Bapenda atau pemerintah desa. Nanti bersama-sama bisa dilakukan validasi agar pembayaran PBB-P2 menurun. Terima kasih masyarakat Jombang,” pungkasnya.*sw
About the Author
