pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) berupa Barang Kena Cukai (BKC) ilegal di halaman Balai Kota Mojokerto. (suaraharianpagi.id/kom)
Kota Mojokerto – suaraharianpagi.id
Sebanyak 8.651.080 batang rokok ilegal hasil penindakan Bea Cukai Sidoarjo dimusnahkan dalam kegiatan pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) berupa Barang Kena Cukai (BKC) ilegal di halaman Balai Kota Mojokerto, Kamis (12/11).
Barang hasil penindakan tersebut diperkirakan memiliki nilai mencapai Rp12.846.853.800. Sementara potensi kerugian negara akibat peredaran barang ilegal itu mencapai Rp8.370.914.774.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari yang akrab disapa Ning Ita mengajak masyarakat ikut berperan dalam pemberantasan rokok ilegal. Salah satunya dengan tidak membeli, menjual, memproduksi, maupun mengedarkan produk rokok yang tidak memenuhi ketentuan cukai.
Barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan Bea Cukai Sidoarjo selama Juli 2026 di wilayah pengawasannya, meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Mojokerto.
Pemusnahan diawali secara simbolis di halaman Balai Kota Mojokerto. Selanjutnya, seluruh barang tersebut dibawa ke PT Putra Restu Ibu Abadi (PRIA), Kabupaten Mojokerto, untuk dimusnahkan hingga tuntas.
Dalam kesempatan tersebut, Ning Ita menyampaikan apresiasi kepada jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khususnya KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal.
Ia berharap pengawasan dan penindakan tidak hanya mengedepankan pendekatan represif, tetapi juga diimbangi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan cukai serta dampak peredaran barang kena cukai ilegal.
“Saya berharap upaya pengawasan dan penindakan tidak hanya dilakukan secara represif, tetapi juga diikuti dengan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan di bidang cukai serta dampak peredaran barang kena cukai ilegal,” tutur Ning Ita.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan untuk aktif mencegah peredaran rokok ilegal.
“Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk turut berperan aktif dalam mencegah dan memberantas peredaran rokok ilegal dengan tidak memproduksi, menjual, membeli, maupun mendistribusikannya,” tegasnya.
Menurut Ning Ita, pemberantasan rokok ilegal membutuhkan sinergi antara Bea Cukai, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Pengawasan yang optimal diharapkan dapat melindungi penerimaan negara sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil di Kota Mojokerto maupun wilayah sekitarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur, Arik Haryono, mengatakan pemusnahan tersebut merupakan bagian dari penegakan hukum sekaligus komitmen negara dalam menjaga penerimaan negara, menciptakan iklim usaha yang sehat, dan melindungi masyarakat dari dampak peredaran barang kena cukai ilegal.
“Kegiatan pada pagi hari ini memiliki makna yang sangat penting. Tidak hanya sebagai bentuk penegakan hukum, namun juga sebagai wujud nyata komitmen negara di dalam menjaga penerimaan negara, untuk menciptakan iklim usaha yang sehat serta melindungi masyarakat dari dampak negatif peredaran barang kena cukai ilegal,” ungkap Arik.
Ia menjelaskan, barang hasil penindakan tersebut telah berstatus sebagai barang yang dikuasai negara sehingga harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme pengelolaan Barang Milik Negara.
“DJKN memiliki peran untuk memastikan bahwa tindak lanjut atas barang hasil penindakan dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum, sehingga barang yang dilarang untuk dimanfaatkan tersebut tidak kembali beredar di tengah masyarakat,” jelasnya.
Arik berharap pemusnahan tersebut dapat memberikan efek jera kepada para pelanggar, menekan peredaran rokok ilegal, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi ketentuan di bidang cukai.
Di sisi lain, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I, Rusman Hadi, mengungkapkan bahwa peredaran rokok ilegal masih menjadi tantangan dalam pengawasan cukai. Berdasarkan survei Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2025, rokok ilegal yang beredar diperkirakan mencapai 13 hingga 14 persen.
“Data yang disurvei oleh UGM pada 2025, rokok ilegal yang beredar itu sekitar 13 sampai 14 persen,” kata Rusman.
Menurutnya, harga rokok ilegal yang lebih murah dengan cita rasa yang hampir sama dengan rokok legal membuat produk tersebut relatif mudah diterima masyarakat. Kondisi itu berdampak terhadap penerimaan negara dari sektor cukai.
“Yang lebih penting lagi, peredaran rokok ilegal ini menggerus penerimaan dari cukai rokok. Otomatis, dana bagi hasil juga berkurang,” jelasnya.
Rusman menambahkan, Bea Cukai Jawa Timur I terus melakukan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal. Namun, upaya tersebut membutuhkan dukungan dan kerja sama berbagai pihak karena tantangan pemberantasan ke depan semakin berat.
Melalui pemusnahan tersebut, pengawasan dan pemberantasan rokok ilegal diharapkan semakin diperkuat. Selain menjaga penerimaan negara, langkah ini juga penting untuk melindungi masyarakat serta memberikan kepastian dan persaingan usaha yang adil bagi pelaku usaha yang mematuhi ketentuan cukai. *ds-kom
About the Author
