Mantan Direktur PT Surya Agung Indah Megah (SAIM), Heru Tandyo bersama kuasa hukum usai persidangan. (suaraharianpagi.id/rhy)
Surabaya – suaraharianpagi.id
Mantan Direktur PT Surya Agung Indah Megah (SAIM), Heru Tandyo (66), membantah dakwaan dugaan penggelapan dana dan aset perusahaan senilai Rp5,18 miliar. Pihak terdakwa menilai terdapat kekeliruan dalam perhitungan kerugian yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di persidangan.
Melalui kuasa hukumnya, Yakobus Welianto, Heru menyebut perhitungan jaksa belum memperhitungkan secara tepat pembayaran hasil penjualan dua unit kendaraan milik perusahaan. Menurutnya, nilai kerugian yang didakwakan seharusnya lebih rendah dari angka Rp5 miliar tersebut.
“Kami melihat dalam dakwaan itu nampak jaksa ada salah perhitungan secara matematika. Rupanya lupa kalau ada pembayaran terkait penjualan mobil. Kerugian itu bukan Rp5 miliar lebih, seharusnya Rp4,8 miliar sekian,” ujar Yakobus.
Keberatan tersebut disampaikan menyusul pembacaan dakwaan oleh JPU Dilla Rahmawati dalam persidangan perkara Heru Tandyo. Dalam dakwaan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Nomor 4035/M.5.43/Eoh.2/10/2026 tertanggal 4 November 2026, JPU Dilla Rahmawati bersama Rico Luis Antonio Sinaga menguraikan sejumlah transaksi yang diduga dilakukan terdakwa selama menjabat sebagai direktur PT SAIM periode 2016 hingga 2020.
Jaksa menilai rangkaian transaksi tersebut mengakibatkan kerugian perusahaan mencapai sekitar Rp5,18 miliar. Namun, angka tersebut dibantah pihak terdakwa yang menyatakan masih terdapat transaksi dan pengembalian dana yang perlu diperhitungkan.
Dana Perusahaan Diduga Digunakan untuk Usaha Anak
Dalam dakwaan, Heru diketahui diangkat sebagai direktur berdasarkan keputusan para pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 7 Juni 2016, dengan gaji Rp20 juta per bulan.
Jaksa menyebut anggaran dasar perusahaan mengatur sejumlah tindakan direksi harus mendapatkan persetujuan RUPS atau setidaknya Dewan Komisaris. Ketentuan tersebut mencakup peminjaman uang atas nama perusahaan, penyertaan modal pada perusahaan lain, penjaminan utang, penggunaan dana serta penjualan aset perusahaan.
Salah satu transaksi yang dipersoalkan ialah penggunaan dana PT SAIM untuk kepentingan PT Surya Karya Global, perusahaan yang dipimpin sekaligus dimiliki Hans Tandyo, anak terdakwa.
Pada 3 April 2017, Heru diduga mentransfer Rp560 juta ke rekening BCA atas nama Jusuf Mubarak Barmen untuk menyewa lahan di Jalan Kranggan Nomor 96, Surabaya. Lahan tersebut direncanakan menjadi lokasi usaha bengkel body repair PT Surya Karya Global.
Kemudian, pada 18 April 2017, terdakwa kembali mengirimkan dana Rp48.105.900 melalui rekening atas nama Moch Ghonim. Uang tersebut digunakan untuk membayar peningkatan daya listrik di lokasi yang sama, dari 900 VA menjadi 33.000 VA.
Jaksa juga mempersoalkan pencairan dua lembar cek BCA pada 24 Mei 2017. Cek pertama senilai Rp352,75 juta dan cek kedua Rp247,25 juta, dengan total Rp600 juta, yang disebut kemudian diserahkan kepada Hans Tandyo.
Investasi Rp3 Miliar dan Dana MLM
Selain penggunaan dana untuk pengembangan usaha, jaksa turut mengungkap penempatan dana perusahaan pada sejumlah instrumen investasi.
Pada 7 Desember 2016, Heru diduga menempatkan dana Rp768 juta dalam bisnis MLM MyMiOne/Mi One Global melalui rekening atas nama Franklin Winata, S.H., yang disebut merupakan ipar terdakwa.
Selanjutnya, pada 24 Desember 2016, terdapat penempatan dana Rp3 miliar pada produk Reksa Dana Narada Saham Indonesia yang dikelola PT Narada Aset Manajemen. Transaksi dengan nilai serupa juga tercatat pada 22 Agustus 2019 melalui rekening Bank DBS Indonesia atas nama Reksa Dana Narada Saham Indonesia.
Dalam dakwaan, penempatan dana tersebut disebut dilakukan atas ide Hans Tandyo.
Penjualan Dua Mobil Jadi Sorotan
Jaksa juga mempersoalkan penjualan dua unit kendaraan test drive milik PT SAIM kepada Hans Tandyo pada 13 Januari 2020. Kedua kendaraan tersebut disebut dijual dengan harga di bawah nilai perolehan.
Honda Civic 1.5 L Turbo ES CVT tahun 2017 yang memiliki nilai perolehan Rp370.018.636 dijual seharga Rp100 juta.
Sedangkan Honda All New Accord 1.5 TC EL CVT tahun 2019 dengan nilai perolehan Rp611.290.418 dijual seharga Rp200 juta.
Total nilai perolehan kedua kendaraan mencapai sekitar Rp981,3 juta, sedangkan nilai penjualannya Rp300 juta.
Transaksi penjualan kendaraan tersebut menjadi salah satu poin keberatan pihak terdakwa. Yakobus menilai pembayaran hasil penjualan mobil harus diperhitungkan dalam menentukan nilai kerugian perusahaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan.
Terdakwa Klaim Rp1,8 Miliar Telah Dikembalikan
Di luar persoalan perhitungan kerugian, Yakobus juga membantah tuduhan penggelapan dana perusahaan. Ia menyatakan dana sebesar Rp1,8 miliar telah dikembalikan ke rekening PT SAIM.
Menurutnya, dana tersebut sebelumnya berkaitan dengan rencana pengembangan usaha body repair yang kemudian dibatalkan oleh pemegang saham mayoritas yang menguasai 70 persen saham perusahaan.
“Yang Rp1,8 miliar itu sudah kami kembalikan ke rekening perusahaan. Karena pengembangan body repair ternyata dibatalkan oleh pemegang saham 70 persen. Pengembalian itu dicatat dalam laporan keuangan sebagai pinjaman direksi,” jelasnya.
Sementara terkait dana Rp3 miliar yang ditempatkan pada Reksa Dana Narada Saham Indonesia, Yakobus mengaku memiliki dasar hukum untuk mempertahankan argumentasi bahwa tindakan kliennya merupakan keputusan bisnis, bukan tindak pidana.
Ia merujuk putusan perkara perdata Nomor 56/Pdt/2024/PN Surabaya dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 3818 yang menurutnya telah berkekuatan hukum tetap.
Yakobus menilai putusan tersebut menjadi dasar bahwa pengelolaan dana perusahaan oleh Heru merupakan keputusan bisnis yang dilakukan dengan iktikad baik atau business judgment rule.
“Yang Rp3 miliar tidak kami kembalikan karena ada putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan itu dinyatakan tindakan tersebut merupakan business judgment rule. Tidak ada tindak pidana penipuan, penggelapan maupun pencucian uang,” katanya.
Ia juga menyinggung keputusan RUPS yang melibatkan empat pemegang saham, yakni Yuliati, Herliyanto, Sandra Tandyo, dan Lindawati. Menurut Yakobus, terdapat keputusan RUPS yang dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dalam putusan perkara perdata tersebut.
Persoalkan Proses Restorative Justice
Pihak terdakwa turut mempersoalkan proses penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice (RJ) yang sempat dibahas di tingkat kepolisian.
Yakobus mengaku sejak awal keberatan terhadap pembahasan perdamaian yang menurutnya tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara, terutama persoalan dana investasi Rp3 miliar yang disebut telah memiliki dasar putusan perdata berkekuatan hukum tetap.
Ia bahkan mengungkap adanya pembicaraan perdamaian yang dikaitkan dengan penerimaan warisan senilai Rp50 miliar.
“Kami sejak awal keberatan. Ini persoalan penggelapan, bukan masalah warisan. Kenapa justru ditekan untuk damai dan menerima warisan Rp50 miliar? Apa hubungannya persoalan ini dengan warisan?” ujarnya.
Yakobus juga mempertanyakan dugaan intervensi dalam proses penanganan perkara, mulai dari tingkat kepolisian hingga kejaksaan. Pihaknya menyatakan akan menyiapkan pembelaan secara maksimal dan berencana menyampaikan pernyataan terbuka atau open statement pada pekan depan untuk menguraikan berbagai keberatan terhadap konstruksi dakwaan JPU.
Jaksa Soroti Transparansi Keuangan Perusahaan
Sementara itu, dalam dakwaannya, JPU turut mengungkap persoalan transparansi pengelolaan keuangan PT SAIM.
Komisaris perusahaan, Suryawan Tandyo, disebut pernah mengirimkan surat Nomor 001/004/2018 tertanggal 12 April 2018 untuk meminta laporan keuangan tahun 2017 dan periode sebelumnya. Namun, laporan tersebut disebut tidak pernah diserahkan hingga terjadi pergantian direksi pada 2020.
Hasil pemeriksaan keuangan periode Juni 2016 hingga Februari 2020 yang diserahkan General Manager PT SAIM pada 5 Mei 2023 juga mencatat sejumlah transaksi transfer dan pencairan cek yang disebut dilakukan tanpa persetujuan komisaris maupun pemegang saham.
Atas rangkaian perbuatan tersebut, Heru Tandyo didakwa melanggar Pasal 486 juncto Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Perkara ini selanjutnya akan berlanjut ke tahapan persidangan berikutnya, dengan pembuktian atas dakwaan jaksa serta argumentasi pembelaan terdakwa di hadapan majelis hakim. *rhy




