Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyerahkan langsung penghargaan kepada Kepala Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Statistik Bapperida DIY, Andreas Bayu Nugroho, yang mewakili Pemda DIY.(Suaraharianpagi.id/red)
Yogyakarta — Suaraharianpagi.id
Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali menorehkan prestasi nasional. Melalui program Reformasi Kalurahan Inklusif yang digagas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) DIY, Yogyakarta berhasil meraih penghargaan BRIDA/Bapperida Optimal 2025 dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Penghargaan tersebut diberikan dalam kategori Peran BRIDA/Bapperida dalam Optimalisasi Potensi dan/atau Penyelesaian Permasalahan di Daerah.
Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyerahkan langsung penghargaan itu kepada Kepala Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Statistik Bapperida DIY, Andreas Bayu Nugroho, yang mewakili Pemda DIY dalam acara Apresiasi BRIDA/Bapperida Optimal 2025 dan Forum Koordinasi Riset dan Inovasi Daerah (FKRID) 2025 di Gedung B.J. Habibie BRIN, Jakarta, Senin (27/10).
Andreas Bayu Nugroho menjelaskan, penghargaan ini merupakan hasil dari kolaborasi erat antara pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat dalam mengembangkan kebijakan berbasis riset yang memberi dampak nyata bagi publik.
“Kebijakan Reformasi Kalurahan Inklusif menjadi salah satu inisiatif unggulan yang diapresiasi BRIN. Program ini merupakan tindak lanjut dari riset Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan yang kami lakukan pada tahun 2024,” ujar Andreas.
Menurutnya, hasil riset tersebut menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pemberdayaan masyarakat yang lebih partisipatif, inklusif, dan berbasis data. Melalui kebijakan ini, Pemda DIY mendorong tata kelola pemerintahan kalurahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan.
Bapperida DIY juga mengintegrasikan hasil riset itu ke dalam perencanaan pembangunan daerah, menjadikannya model kolaborasi efektif antara riset dan kebijakan publik. Dokumen lengkap riset tersebut dapat diakses secara terbuka melalui laman resmi Bapperida DIY di:
https://bapperida.jogjaprov.go.id/dataku/publikasi/detail/99-menakar-kesiapan-reformasi-pemberdayaan-masyarakat-kalurahan-di-diy.
Sebanyak 39 pemerintah daerah di Indonesia menerima apresiasi dari BRIN pada ajang tersebut. Penilaian dilakukan berdasarkan dua indikator utama, yakni Pemanfaatan Kajian Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy) dan Optimalisasi Potensi serta Penyelesaian Permasalahan Daerah, dengan evaluasi kinerja selama tiga tahun terakhir.
Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, menegaskan bahwa apresiasi ini bukan sekadar bentuk pengakuan, tetapi juga momentum memperkuat sinergi antara BRIN dan pemerintah daerah untuk membangun ekosistem riset yang kokoh.
“Riset harus menjadi roh setiap kebijakan pembangunan. Melalui apresiasi ini, kami berharap daerah semakin aktif mengembangkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Melalui penghargaan ini, Pemda DIY menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat riset dan inovasi daerah sebagai dasar pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Program Reformasi Kalurahan Inklusif menjadi bukti bahwa pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dapat menghadirkan solusi konkret bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal, sekaligus memperkuat posisi DIY sebagai salah satu daerah pionir dalam inovasi kebijakan berbasis riset di Indonesia.*red
