Kuasa hukum para perangkat desa, Syarahuddin atau akrab disapa Reza di ruang kerjanya.(Suaraharianpagi.id/Desy)
Mojokerto – Suaraharianpagi.id
Polemik mutasi empat perangkat Desa Brangkal, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, kian memanas. Kebijakan yang berujung pelantikan pada 9 November 2026 tersebut kini dipersoalkan secara hukum. Kuasa hukum perangkat desa yang dimutasi menemukan sejumlah kejanggalan dalam penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa, mulai dari nomor SK ganda hingga perbedaan dokumen rekomendasi pejabat berwenang.
Bahkan, kebijakan tersebut dinilai berpotensi cacat administrasi dan mengandung indikasi penyalahgunaan wewenang (abuse of power).
Temuan itu disampaikan kuasa hukum empat perangkat desa, Syarahuddin yang akrab disapa Reza. Ia menyebut terdapat sejumlah persoalan mendasar dalam proses penerbitan SK Kepala Desa Brangkal Nomor 50, 51, 52, dan 53 Tahun 2026.
Salah satu kejanggalan yang menjadi sorotan adalah penggunaan nomor SK yang sama untuk dua keputusan berbeda.
“Ada kesamaan nomor SK miliknya Muklasin dan Imam Bukhori, sama-sama nomor 52,” kata Reza kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).
Menurut Reza, kesamaan nomor tersebut patut dipertanyakan karena SK mutasi yang diterbitkan merupakan keputusan individual, bukan keputusan kolektif yang mencakup beberapa perangkat desa dalam satu dokumen.
“Ini SK-nya kan individu, bukan kolektif. Tapi temuan kami kok nomornya sama. Kan aneh, masa administrasi pemerintahan seperti ini,” ujarnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan prinsip tata naskah dinas, setiap keputusan yang berdiri sendiri dan mengatur objek berbeda seharusnya memiliki nomor administrasi tersendiri.
Terlebih, keputusan terkait status personal, seperti mutasi jabatan, pengangkatan maupun kenaikan pangkat, semestinya diterbitkan secara terpisah dengan penomoran yang berbeda.
“Menurut aturan tata naskah dinas, setiap dokumen keputusan yang berdiri sendiri dan mengatur hal berbeda wajib memiliki nomor urut yang berbeda sesuai tanggal penerbitan. Untuk keputusan yang menyangkut status personal seperti mutasi, kenaikan pangkat, atau pengangkatan jabatan individu, setiap orang harus mendapatkan SK terpisah dengan nomor yang berbeda, kan seperti itu,” tegasnya.
Tak hanya nomor SK ganda, Reza juga menyoroti perbedaan dokumen rekomendasi yang menjadi dasar pelaksanaan mutasi.
Menurutnya, rekomendasi untuk Muklasin disebut berasal dari Bupati Mojokerto. Sementara itu, rekomendasi untuk perangkat desa lainnya disebut berasal dari Sekretaris Daerah (Sekda).
“Surat rekomendasi berbeda antara milik Muklasin dan yang lain. Yang milik Muklasin surat rekomendasi dari bupati, sedangkan yang lain rekomendasi dari sekda,” ungkapnya.
Atas sejumlah kejanggalan tersebut, pihak kuasa hukum meminta Pemerintah Desa Brangkal segera mengevaluasi dan mencabut seluruh SK mutasi yang dipersoalkan.
“Kemudian mencabut surat keputusan Kepala Desa Brangkal dan mengembalikan klien kami ke jabatan semula,” tandas Reza.
Soroti Dugaan Pelanggaran Mekanisme Mutasi
Selain persoalan administrasi penomoran dan rekomendasi, pihak kuasa hukum juga mempersoalkan mekanisme mutasi yang dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mereka merujuk pada Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 7 ayat (4) juncto Pasal 25A ayat (4a) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa.
Dalam ketentuan tersebut, pengisian jabatan perangkat desa dapat dilakukan melalui mekanisme mutasi jabatan antarperangkat desa di lingkungan pemerintahan desa.
Namun, pihak kuasa hukum berpandangan bahwa pelaksanaan mutasi harus didasarkan pada kebutuhan organisasi dan adanya kekosongan jabatan yang nyata.
Faktanya, sebelum mutasi dilakukan, kekosongan jabatan perangkat di lingkungan Pemerintah Desa Brangkal disebut hanya berjumlah satu posisi. Karena itu, pengisian jabatan seharusnya dilakukan melalui mekanisme yang terukur, transparan, dan akuntabel.
Adapun tahapan mutasi yang menjadi perhatian pihak kuasa hukum meliputi musyawarah antara kepala desa dan perangkat desa yang dituangkan dalam berita acara, dilanjutkan dengan surat pernyataan kesanggupan dimutasi dari perangkat desa bersangkutan.
Selanjutnya, kepala desa mengajukan permohonan rekomendasi kepada camat. Camat kemudian memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis paling lambat tujuh hari kerja.
Apabila disetujui, kepala desa mengajukan usulan mutasi kepada bupati. Bupati memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan paling lambat 20 hari kerja.
Setelah memperoleh persetujuan, kepala desa menerbitkan SK mutasi yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan perangkat desa.
Pihak kuasa hukum menilai kebijakan mutasi di Desa Brangkal perlu diuji kesesuaiannya dengan mekanisme tersebut. Mereka juga mempertanyakan urgensi rotasi jabatan lantaran perangkat desa yang dimutasi disebut tidak memiliki catatan pelanggaran kinerja.
“Bahwa sampai saat ini klien kami telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada jabatan dengan baik, disiplin, dan tanpa adanya catatan pelanggaran kinerja,” kata Reza.
Ironisnya, kebijakan rotasi berantai tersebut justru dinilai menimbulkan persoalan baru dalam struktur pemerintahan desa. Pasalnya, mutasi yang dilakukan disebut mengakibatkan kekosongan pada posisi strategis, yakni Sekretaris Desa (Sekdes).
Atas dasar itu, empat perangkat desa melalui kuasa hukumnya menyatakan keberatan secara formil maupun materiil terhadap SK Kepala Desa Brangkal Nomor 50, 51, 52, dan 53 Tahun 2026. Mereka menilai kebijakan tersebut perlu dibatalkan karena diduga mengandung unsur kesewenang-wenangan.
Kades Brangkal Tegaskan Mutasi Sesuai Kewenangan
Di sisi lain, Pemerintah Desa Brangkal membantah bahwa proses mutasi perangkat desa tersebut dilakukan di luar ketentuan hukum.
Menanggapi surat keberatan yang dilayangkan empat perangkat desa melalui kuasa hukumnya pada 10 November 2026, Kepala Desa Brangkal, Nur Ely Suryani, menyatakan bahwa seluruh tahapan mutasi telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
Nur Ely menegaskan, kepala desa memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, termasuk melakukan mutasi jabatan antarperangkat desa.
“Mutasi adalah wewenang Kepala Desa. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU No. 6 Tahun 2014 jo UU No. 3 Tahun 2024, Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa, termasuk melakukan mutasi jabatan antar Perangkat Desa,” ujar Nur Ely sebagaimana dikutip dalam surat jawaban kepada kuasa hukum perangkat desa.
Ia juga menyebut pelaksanaan mutasi telah mengacu pada Pasal 7 ayat (4) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 juncto Pasal 25A ayat (4a) Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2018.
Menurutnya, ketentuan tersebut memberikan ruang bagi pengisian jabatan perangkat desa melalui mekanisme mutasi antarperangkat desa.
Nur Ely memastikan seluruh tahapan administrasi telah ditempuh, mulai dari musyawarah hingga memperoleh rekomendasi dari pejabat berwenang.
“Mutasi ini telah melalui musyawarah, rekomendasi Camat Sooko, dan rekomendasi Bupati Mojokerto, kemudian diterbitkan SK Mutasi dan dilaksanakan pelantikan pada 9 November 2026,” terangnya.
Dengan demikian, terdapat perbedaan pandangan antara pihak perangkat desa dan Pemerintah Desa Brangkal terkait keabsahan kebijakan mutasi tersebut.
Kuasa hukum empat perangkat desa tetap mendesak pencabutan SK dan pengembalian kliennya ke jabatan semula. Sementara itu, Kepala Desa Brangkal menegaskan bahwa keputusan mutasi telah melalui prosedur dan memiliki dasar hukum.
Polemik ini pun menjadi perhatian terkait tata kelola pemerintahan desa, khususnya menyangkut transparansi administrasi, mekanisme mutasi, serta kepastian hukum bagi perangkat desa.(Dsy)




