Proses pelimpahan mantan Direktur Utama KBS kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Surabaya. (suaraharianpagi.id/rhy)
Surabaya – suaraharianpagi.id
Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti atau tahap II perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS), Senin (16/11).
Tersangka berinisial CA, yang merupakan mantan Direktur Utama KBS, diserahkan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Surabaya. Pelimpahan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap secara formil dan materiil.
Kasi Intelijen Kejari Surabaya Yogi Aryanto menjelaskan, setelah pelimpahan tahap II, penahanan terhadap tersangka dilanjutkan selama 20 hari di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jatim.
“Setelah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum, penahanan terhadap tersangka dilanjutkan selama 20 hari di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim sambil menunggu proses pelimpahan ke pengadilan,” ujar Yogi dalam keterangan tertulis, Senin (16/11).
Dalam proses tersebut, JPU Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Surabaya turut menerima sejumlah barang bukti. Di antaranya delapan boks kontainer berisi dokumen, buku rekening, satu unit laptop, satu unit ponsel, uang tunai, serta aset berupa tanah dan bangunan.
Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi dalam kurun tahun anggaran 2016 hingga 2024, saat CA menjabat sebagai Direktur Utama PD Taman Satwa KBS.
Perbuatan tersangka diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara, dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya, yang ditaksir mencapai Rp10 miliar.
Dalam perkara ini, CA diduga memerintahkan saksi berinisial S, yang saat itu menjabat Kepala Departemen Accounting & Finance, untuk mencairkan uang kas perusahaan. Tersangka kemudian diduga meminta dibuatkan dokumen administrasi fiktif seolah-olah dana tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional KBS.
Penggunaan dana dalam dokumen tersebut antara lain dicatat untuk pembelian pakan satwa, perbaikan kandang, serta perbaikan sarana dan prasarana penunjang kebun binatang.
Namun, berdasarkan hasil penyidikan, dana kas perusahaan tersebut diduga justru digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka.
Atas dugaan perbuatannya, CA disiapkan untuk dijerat dengan dakwaan kesatu Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selain itu, jaksa juga menyiapkan dakwaan kedua, yakni Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Setelah pelimpahan tahap II ini, proses penanganan perkara selanjutnya berada pada tahap penuntutan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. *rhy




