Komisi III DPRD Kota Mojokerto didampingi Ketua DPRD Kota Mojokerto Ery Purwanti bersama jajaran Dinsos di Ruang Rapat DPRD Kota Mojokerto.(suaraharianpagi.id/ds)
Kota Mojokerto – suaraharianpagi.id
Komisi III DPRD Kota Mojokerto mendorong Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) yang hingga semester pertama Tahun Anggaran 2026 belum terealisasi secara optimal. Desakan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Rapat DPRD Kota Mojokerto, Rabu (22/7).
RDP dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto, Indro, didampingi Ketua DPRD Kota Mojokerto Ery Purwanti. Hadir pula Kepala Dinsos P3A Kota Mojokerto dr. Farida Mariana, M.Kes., beserta jajaran.
Selain mengevaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran semester pertama, rapat juga membahas percepatan penyaluran bansos, pemberdayaan perempuan, penguatan program bagi penyandang disabilitas, hingga perkembangan usulan pembangunan Sekolah Rakyat.
Ketua DPRD Kota Mojokerto Ery Purwanti menegaskan evaluasi serapan anggaran merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD agar pelaksanaan program tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran.
“Komisi III ingin mengetahui hambatan yang menyebabkan realisasi anggaran masih rendah. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk mendorong percepatan pelaksanaan program sehingga target realisasi anggaran di akhir tahun dapat tercapai,” ujarnya.
Dalam paparannya, Kepala Dinsos P3A Kota Mojokerto dr. Farida Mariana menjelaskan instansinya mengelola 10 program dengan total anggaran sekitar Rp18,1 miliar. Hingga Juni 2026, realisasi belanja baru mencapai 37,9 persen dari pagu anggaran atau sekitar 71 persen dari target semester pertama.
Menurut Farida, rendahnya serapan anggaran bukan karena kegiatan tidak berjalan, melainkan sebagian besar anggaran bantuan sosial belum dapat dicairkan akibat adanya penyesuaian regulasi dari pemerintah pusat dan harus direalisasikan melalui Perubahan APBD.
“Kami sudah melakukan evaluasi kepada seluruh bidang agar mempercepat pelaksanaan kegiatan. Seluruh administrasi penyaluran bantuan sosial juga telah kami siapkan sehingga setelah Perubahan APBD disahkan, penyaluran dapat segera dilaksanakan,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, Komisi III juga menyoroti sejumlah indikator kinerja yang masih perlu ditingkatkan. Salah satunya terkait indikator peningkatan peran perempuan dalam pembangunan yang hingga semester pertama masih tercatat nol persen.
Farida menjelaskan indikator tersebut mengacu pada data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan yang baru dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada akhir tahun. Meski demikian, berbagai program pemberdayaan perempuan tetap berjalan melalui pelatihan keterampilan, pengembangan UMKM perempuan, serta kolaborasi lintas perangkat daerah.
Di sisi lain, DPRD memberikan apresiasi terhadap capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinsos P3A yang telah mencapai sekitar 98,87 persen.
RDP juga membahas rencana pembangunan Sekolah Rakyat sebagai program prioritas pemerintah pusat. Pemerintah Kota Mojokerto telah mengusulkan lahan seluas 4,5 hektare di Kelurahan Pulorejo sebagai lokasi pembangunan sekolah tersebut.
Meski luas lahan belum memenuhi syarat awal lima hektare, Farida mengatakan Kota Mojokerto memperoleh diskresi dari pemerintah pusat. Sekolah Rakyat nantinya diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin kategori Desil 1 dan Desil 2, dengan seluruh kebutuhan pendidikan, asrama, makan, hingga perlengkapan belajar ditanggung pemerintah pusat.
Dalam sesi pendalaman, Anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto Budiarto menyoroti masih adanya keluhan masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih banyak warga yang layak menerima bantuan namun belum masuk dalam daftar penerima.
Ia juga meminta Dinsos P3A memperkuat program pemberdayaan penyandang disabilitas melalui pelatihan keterampilan, pembinaan usaha produktif, hingga pendampingan ekonomi.
“DPRD siap memberikan dukungan apabila diperlukan penambahan anggaran untuk memperkuat program pemberdayaan penyandang disabilitas,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Farida menjelaskan pemerintah pusat kini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penyaluran bantuan agar lebih akurat. Kota Mojokerto juga ditetapkan sebagai salah satu pilot project nasional Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat mengajukan maupun memperbarui data penerima bantuan secara mandiri setelah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD). Saat ini Dinsos P3A telah membentuk lebih dari 300 agen Perlinsos di seluruh kelurahan dan perangkat daerah. Hingga pertengahan Juli 2026, pelaksanaan program telah mencapai sekitar 46 persen dan menjadi salah satu yang tertinggi di Jawa Timur.
Melalui rapat evaluasi ini, Komisi III DPRD Kota Mojokerto berharap percepatan serapan anggaran pada semester kedua dapat berjalan optimal sehingga penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran, sekaligus memperkuat program pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Mojokerto. *adv/ds
Tag :
#dprdkotamojokerto #kotamojokerto #diskominfokotamojokerto
About the Author
