Gus Shobih saat memberikan jawaban atas pemandangan fraksi - fraksi didalam ruangan rapat paripurna kantor DPRD Kabupaten Pasuruan.(suaraharianpagi.id/ry)
Pasuruan – suaraharianpagi.id
Pemerintah Kabupaten Pasuruan menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Pasuruan Shobih Asrori saat menyampaikan jawaban resmi atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan, Selasa (18/8). Shobih mewakili Bupati Pasuruan Rusdi Sutedjo.
Mengawali sambutannya, Gus Shobih menyampaikan ucapan Dirgahayu Republik Indonesia bertepatan dengan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”.
“Semoga semangat kemerdekaan terus menginspirasi pembangunan Kabupaten Pasuruan yang maju, sejahtera dan berkeadilan,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai pertanyaan, saran, dan rekomendasi yang disampaikan. Menurutnya, masukan tersebut menjadi bagian penting dalam penyempurnaan Raperda Perubahan APBD 2026.
Menjawab pandangan Fraksi NasDem, Demokrat, Gelora, dan PPP, Pemkab Pasuruan memastikan pemerataan pembangunan akan terus dilanjutkan dengan pendekatan berbasis data, permasalahan, serta kearifan lokal. Kebijakan tersebut diselaraskan dengan 33 program prioritas pemerintah daerah.
Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar menjadi perhatian utama karena merupakan urusan wajib pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Untuk ekonomi, Pemkab akan menguatkan UMKM, ekonomi kreatif dan pertanian melalui akses permodalan dan pelatihan digital. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran dilakukan lewat pelatihan kompetensi, job fair dan kolaborasi dengan dunia usaha,” terangnya.
Selain sektor ekonomi dan sosial, pemerintah daerah juga mendorong ketahanan lingkungan melalui restorasi ekosistem, transisi energi, pengelolaan air, serta digitalisasi pemerintahan guna memperkuat transparansi.
Sementara menjawab Fraksi PKS, Gus Shobih menyampaikan bahwa perubahan APBD 2026 disusun dengan tetap mengacu pada 33 program prioritas. Fokusnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas lingkungan, dan pelayanan publik.
Salah satu perhatian yang turut dibahas adalah persoalan banjir. Pemkab Pasuruan menyiapkan penanganan secara terpadu, mulai dari normalisasi sungai, pengendalian sedimentasi, peningkatan drainase, penanganan sampah di badan air hingga perlindungan sempadan sungai.
Dari Fraksi Golkar, Gus Shobih menegaskan pemerintah daerah akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memastikan pengelolaan keuangan berjalan transparan dan akuntabel.
Tambahan anggaran diarahkan pada sejumlah sektor strategis, di antaranya peningkatan kualitas SDM, kesehatan, hunian layak, ketahanan pangan, energi, penguatan lembaga ekonomi desa, penurunan stunting, serta pembinaan olahraga menghadapi POPDA 2026.
“Kenaikan belanja pegawai mengikuti Kepmenkeu Nomor 372 Tahun 2025 untuk THR dan gaji ke-13 ASN. Efisiensi mengacu SE Mendagri dan tidak menyentuh program prioritas,” ungkapnya.
Menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Gus Shobih kembali menegaskan prinsip bahwa penggunaan APBD harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penurunan dana transfer direspons dengan menyesuaikan target pendapatan dan belanja berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
Ia juga menyebut proyeksi PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi telah dilampirkan sebagai bagian dari pembahasan perubahan APBD.
Sektor pertanian dan pangan, lanjutnya, tetap menjadi salah satu pilar pembangunan daerah. Upaya yang dilakukan meliputi optimalisasi pupuk subsidi, rehabilitasi irigasi, pembangunan dan perbaikan jalan usaha tani, hingga regenerasi petani dengan memanfaatkan teknologi.
“Untuk infrastruktur diarahkan pada perbaikan sekolah, penanganan banjir, jalan, jembatan dan penerangan umum. Penguatan BUMDes juga terus dilakukan,” terang Gus Shobih.
Sementara menjawab Fraksi Gerindra, Pemkab Pasuruan memastikan kebijakan efisiensi belanja tidak akan mengorbankan pelayanan dasar kepada masyarakat. Optimalisasi PAD tetap dilakukan, sementara peningkatan anggaran pendidikan dan kesehatan diarahkan untuk menjamin pemenuhan hak dasar warga.
Anggaran juga diarahkan untuk pemberdayaan desa, pemuda dan olahraga serta pemerataan pembangunan infrastruktur. Efisiensi akan difokuskan pada belanja pendukung sehingga program utama tetap dapat berjalan.
“Penggunaan SiLPA akan dicatat dan dipertanggungjawabkan sesuai aturan,” tegasnya.
Sedangkan menjawab pandangan Fraksi PKB, Pemkab Pasuruan akan memperkuat digitalisasi pajak dan transparansi retribusi. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan penerimaan daerah tanpa memberikan beban berlebihan kepada UMKM maupun masyarakat berpenghasilan rendah.
Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga akan terus diintensifkan untuk menjaga stabilitas. Sementara enam pelayanan dasar, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, tata ruang, perumahan, serta pertanahan tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Di penghujung penyampaiannya, Gus Shobih menegaskan komitmen Pemkab Pasuruan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.
Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 selanjutnya akan memasuki pembahasan lebih detail di tingkat komisi bersama organisasi perangkat daerah (OPD).
“Dengan sinergi eksekutif dan legislatif, kami optimis perubahan APBD 2026 dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan mempercepat terwujudnya Kabupaten Pasuruan yang maju, sejahtera dan berkeadilan,” pungkas Shobih. *ry
#dprd #kabuoat
About the Author
