Ketua DPRD kabupaten Pasuruan dan Bupati Pasuruan menunjukkan nota kesepakatan Raperda tentang penambahan penyertaan modal pemerintah daerah ke dalam modal BUMD.(Suaraharianpagi.id/M. Syahri)
Pasuruan – Suaraharianpagi.id
DPRD Kabupaten Pasuruan menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna Ke-IV, Rabu (11/11/2026). Dua regulasi tersebut meliputi Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, dan dihadiri Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam sambutannya, Samsul Hidayat mengawali rapat dengan menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Pahlawan 2026. Ia berharap semangat perjuangan para pahlawan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh elemen pemerintahan untuk terus memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat.
“Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, mengabdi, dan memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Pasuruan, bangsa dan negara,” ujarnya.
Samsul juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Sekda, serta seluruh OPD yang telah bekerja sama dalam pembahasan kedua Raperda tersebut, khususnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Panitia Khusus (Pansus) II.
“Ini merupakan bukti kepedulian dan keseriusan kita dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD, khususnya dalam pembentukan produk hukum daerah,” katanya.
Dalam rapat tersebut, juru bicara Bapemperda, Sugianto, menyampaikan laporan hasil pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Ia menjelaskan, Perda Nomor 3 Tahun 2023 selama ini menjadi landasan hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah. Namun, seiring perkembangan kondisi dan kebutuhan masyarakat, regulasi tersebut perlu disesuaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, efektivitas pemungutan, serta menyesuaikan besaran tarif agar tetap relevan dengan kondisi perekonomian.
Pembahasan Raperda dilakukan melalui sejumlah tahapan sesuai tata tertib DPRD. Mulai dari penyampaian pengantar, rapat internal, rapat dengar pendapat bersama pemerintah daerah, pelibatan pemangku kepentingan, hingga pembahasan daftar inventarisasi masalah pasal demi pasal.
“Dalam hal ini, Bapemperda menyimpulkan bahwa penyesuaian tarif tidak akan memberatkan masyarakat secara berlebihan, sementara Pemkab berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan secara berimbang. Raperda dinilai telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan layak disetujui menjadi Perda,” ujar Sugianto.
Sementara itu, laporan pembahasan Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD disampaikan juru bicara Pansus II, Sugiarto.
Ia menerangkan, penyertaan modal daerah merupakan bentuk investasi pemerintah daerah melalui pemisahan kekayaan daerah untuk dijadikan modal BUMD. Pelaksanaannya harus ditetapkan melalui Perda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
Dalam pembahasannya, Pansus II memberikan perhatian khusus terhadap mekanisme penyaluran tambahan modal agar dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah melalui APBD.
“Kami, Pansus menekankan agar pencairan tidak dilakukan sekaligus, melainkan bertahap, disesuaikan dengan APBD berkenaan. Penyaluran wajib mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan hasil penilaian prestasi kerja serta kesehatan keuangan BUMD. Setiap tahap wajib didahului kajian analisis investasi oleh institusi atau tim independen dan rencana bisnis yang disetujui,” jelas Sugiarto.
Selain itu, Pansus II menyampaikan lima rekomendasi strategis sebagai pedoman pengelolaan investasi daerah kepada BUMD.
Pertama, peningkatan dividen dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penambahan modal harus diikuti peningkatan kontribusi dividen kepada APBD. BUMD juga diharapkan tidak terus bergantung pada suntikan modal tanpa menghasilkan imbal balik yang terukur.
Kedua, perbaikan pelayanan air minum melalui perluasan cakupan jaringan, penurunan tingkat kebocoran air, serta peningkatan kualitas air yang layak dikonsumsi masyarakat.
Ketiga, penguatan UMKM dan literasi keuangan. Penyertaan modal pada BPR Bina Mandiri dan BPR Jatim diharapkan dimanfaatkan secara efektif untuk memperluas akses permodalan UMKM melalui kredit daerah dengan bunga terjangkau, sehingga masyarakat memiliki alternatif pembiayaan yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap rentenir.
Keempat, optimalisasi aset komersial. PT Pasuruan Lestari Jaya didorong menyusun strategi bisnis yang inovatif, efisien, profesional, dan akuntabel.
Kelima, penguatan pengawasan berkala. Bupati melalui perangkat daerah terkait diminta melakukan evaluasi kinerja setiap triwulan serta menyampaikan laporan perkembangan investasi daerah secara periodik kepada DPRD.
“Pansus menyimpulkan Raperda telah selesai dibahas, harmonis secara yuridis, dan disetujui menjadi Perda,” tambah Sugiarto.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menyampaikan bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber utama PAD yang berperan penting dalam menopang penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan daerah.
Melalui perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemkab Pasuruan menyiapkan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang lebih berkeadilan melalui penerapan tarif berjenjang. Dengan skema tersebut, semakin kecil nilai objek pajak, semakin ringan tarif yang dikenakan.
Pemkab Pasuruan juga memberikan perhatian khusus kepada petani dan peternak melalui penetapan tarif yang lebih rendah bagi lahan produksi pangan dan peternakan. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga keberlangsungan usaha masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah.
Selain PBB-P2, penyempurnaan juga dilakukan terhadap layanan dan besaran tarif retribusi. Cakupannya meliputi pelayanan kebersihan, pemanfaatan aset daerah, tempat rekreasi, hingga perizinan tertentu.
Khusus sektor pelayanan kesehatan, penetapan tarif tidak lagi dibedakan berdasarkan kelas perawatan. Biaya jasa pelayanan dihitung secara merata untuk semua.
“Ini adalah wujud nyata kehadiran pemerintah daerah agar tidak ada satu pun warga yang kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan yang layak hanya karena kendala masalah biaya,” ujar Rusdi.
Terkait penambahan penyertaan modal kepada BUMD, Rusdi menegaskan bahwa penyalurannya akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah melalui APBD, prestasi kinerja, serta kondisi kesehatan keuangan masing-masing perusahaan.
Setiap tahapan pencairan juga harus didahului kajian analisis investasi dan rencana bisnis yang matang agar penambahan modal benar-benar memberikan manfaat serta menghasilkan kontribusi bagi daerah.
“Seluruh masukan, catatan kritis, dan rekomendasi yang diberikan akan menjadi perhatian serius bagi kami. Untuk perubahan pajak dan retribusi, kami pastikan pelaksanaannya berjalan adil dan bermanfaat. Untuk penyertaan modal, kami pastikan tata kelola perusahaan senantiasa diperbaiki, efisien, serta kontribusi dividen maksimal demi kemakmuran masyarakat Kabupaten Pasuruan,” pungkas Rusdi Sutejo.
Dengan persetujuan dua Raperda tersebut, Pemkab Pasuruan diharapkan dapat memperkuat optimalisasi pendapatan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kinerja BUMD agar lebih profesional dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.(Sy)
About the Author
