Ketua DPRD Kota Mojokerto Ery Purwanti
Kota Mojokerto – suaraharianpagi.id
DPRD Kota Mojokerto meminta kualitas menjadi perhatian utama dalam pengerjaan sejumlah proyek strategis Pemerintah Kota Mojokerto. Pembangunan yang menggunakan anggaran daerah dinilai harus menghasilkan infrastruktur yang tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga mampu memberikan manfaat dalam jangka panjang.
Ketua DPRD Kota Mojokerto Ery Purwanti mengatakan, pelaksanaan proyek yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPerakim) harus mengacu pada perencanaan serta spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Menurutnya, target penyelesaian pekerjaan tidak boleh mengorbankan mutu hasil pembangunan.
“Yang paling penting proyek-proyek strategis ini dikerjakan sesuai perencanaan, spesifikasi teknis dan standar yang telah ditetapkan. Jangan sampai karena mengejar target waktu, kemudian kualitas pekerjaan menjadi kurang maksimal,” tegas Ery, Selasa (29/9).
Ery juga meminta pengawasan terhadap proyek dilakukan secara konsisten sejak pekerjaan dimulai hingga tahap penyelesaian. Pengawasan diperlukan untuk memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan dokumen perencanaan dan kontrak pekerjaan.
Menurutnya, DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program sekaligus penggunaan anggaran daerah. Karena itu, proyek yang masuk dalam prioritas pembangunan perlu mendapat perhatian dari sisi mutu, efektivitas penggunaan anggaran dan manfaat yang diterima masyarakat.
“Anggaran yang digunakan adalah uang rakyat. Maka hasil pembangunan juga harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kita ingin pembangunan yang berkualitas, bukan hanya selesai secara administrasi,” ujarnya.
Sejumlah proyek strategis yang dikerjakan DPUPRPerakim Kota Mojokerto pada 2026 antara lain pembangunan Kantor BPBD, Kantor BAZNAS, revitalisasi Gelora Ahmad Yani, pembangunan tahap kedua kawasan eks Gedung DPRD, pembangunan sarana dan prasarana Kantor Kecamatan Kranggan serta rehabilitasi Kantor Kelurahan Blooto.
Ery menilai keberhasilan proyek tidak hanya menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Konsultan pengawas dan penyedia jasa konstruksi juga memiliki peran penting dalam memastikan pekerjaan memenuhi standar yang telah ditentukan.
“Semua harus bekerja sesuai tupoksi masing-masing. Pengawasan harus diperkuat, kualitas material dan pengerjaan harus sesuai standar, sehingga hasil pembangunan bisa bertahan lama dan tidak cepat mengalami kerusakan,” pungkasnya.
Ia menambahkan, DPRD Kota Mojokerto akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan. Pengawasan tersebut diarahkan agar program yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai ketentuan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Bagi DPRD, pembangunan infrastruktur bukan sekadar mengejar penyelesaian pekerjaan, melainkan memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan menghasilkan fasilitas publik yang layak, berkualitas dan dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang. *ds-adv
About the Author
