Lamongan – suaraharianpagi.id
Penata kelola keuangan daerah yang semakin bagus dari tahun ke tahun menunjukkan besarnya tekad Pemerintah kabupaten Lamongan untuk semakin akuntabel dan transparan dalam pelaporannya. Dan untuk ketujuh kalinya, Bupati Yuhronur Efendi selaku perwakilan Pemerintah kabupaten Lamongan menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kantor Perwakilan BPK Jawa Timur Sidoarjo, Kamis (25/5).
Penyematan opini WTP itu sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah LKPD Tahun 2022. Tetapi WTP hanya label, yang terpenting ke depan adalah tindak lanjut, perbaikan serta evaluasi terus menerus atas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Lanjut, Bupati Lamongan Yuhronur mengajak seluruh aparatur pemerintahan segera melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan. Ini juga dipesankan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan anggota III BPK/Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara III, Achsanul Qosasi.
Lebih lanjut Bupati Lamongan Yuhronur, tidak ada yang laporan keuangan daerah yang sempurna 100 persen, masih terdapat beberapa kekurangan dalam penyusunan laporan keuangan. Dan ini harus ditindaklanjuti agar ke depannya lebih baik lagi. “Tadi Bu Gubernur menekankan agar tidak lupa menindaklanjuti rekomendasi Pak Achsanul Qosasi juga. Beliau mengatakan bahwa tindak lanjut ini merupakan mahkota dalam BPK. Yang mana semakin bagus tindak lanjutnya, berarti semakin baik pula prestasi kinerja pimpinan daerah,” kata Bupati.
Bupati Yuhronu, mengajak semua aparatur untuk saling mengingatkan, merangkul, juga berusaha memperbaiki semua yang berhubungan dengan segala bentuk tanggung jawab administrasi pemerintah. Selain itu terus berupaya meningkatkan kapasitas, kompetensi, juga integritas sebagaimana pesan dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Karyadi. “Sama seperti Pak Karyadi yang meminta kami (bupati/wali kota) untuk mengawasi, merangkul, dan memperbaiki setiap kekurangan.
Saya juga meminta agar kita semua terutama aparatur pemerintahan untuk saling mengingatkan dan memperbaiki apa saja yang dirasa butuh diperbaiki. Dalam hal ini aparatur pemerintahan juga harus meng-upgrade kapasitas diri, kompetensi, integritas, dan harus dilakukan setiap bulan atau minimal setiap periode. Menerima opini WTP dari BPK kali ini, Bupati Yuhronur berharap raihan WTP yang ketujuh ini akan mendorong Pemerintah kabupaten Lamongan untuk meningkatkan lagi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. “Melalui tata kelola yang baik, bonus yang kita peroleh tidak hanya mampu mempertahankan Opini WTP, tetapi juga masyarakat yang sejahtera,” pungkas Bupati. * Ind
