empat tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) periode 2025–2026.(suaraharianpagi.id/rhy)
Surabaya – suaraharianpagi.id
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan dan menahan empat tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) periode 2025–2026. Mereka terdiri dari seorang advokat berinisial MM dan tiga petinggi perusahaan daerah tersebut.
Penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan setelah penyidik mengungkap dugaan penyimpangan penggunaan kas perusahaan senilai Rp2,41 miliar yang disebut-sebut untuk pengurusan perkara hukum. Namun, dana tersebut diduga justru dinikmati oleh advokat yang menerima uang.
Selain MM, tiga tersangka lainnya masing-masing berinisial MN, Direktur Keuangan dan SDM; NW, Direktur Operasional dan Umum; serta EES, anggota Badan Pengawas PDTS KBS.
Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan penyimpangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penggunaan dana untuk jasa hukum, tetapi juga melibatkan pembuatan dokumen yang diduga fiktif guna menutupi pencairan kas perusahaan.
Kasus ini bermula pada Februari 2025, ketika jajaran direksi dan karyawan PDTS KBS menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak terkait dugaan korupsi sewa tenant.
Dalam situasi tersebut, tersangka EES diduga meminta bantuan hukum kepada advokat MM untuk mengupayakan penghentian perkara.
Dalam kesepakatan yang diduga terjadi, MM meminta imbalan jasa hukum atau lawyer fee sebesar Rp100 juta serta dana pengurusan perkara sebesar Rp500 juta.
Permintaan tersebut disebut mendapat persetujuan dari direksi NW dan MN. Selanjutnya, uang kas PDTS KBS dicairkan dan diserahkan kepada MM.
Namun, berdasarkan hasil penyidikan, uang tersebut diduga tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejari Tanjung Perak sebagaimana tujuan yang disebutkan dalam pengajuan pencairan dana.
Dua bulan kemudian, pada April 2025, jajaran PDTS KBS kembali menjalani pemeriksaan di Kejati Jatim terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan periode 2013–2024.
Dalam pemeriksaan tersebut, MM diduga kembali meminta imbalan jasa hukum sebesar Rp100 juta serta dana pengurusan perkara awal senilai Rp995 juta.
Permintaan dana disebut terus bertambah hingga total pengeluaran kas perusahaan untuk kepentingan tersebut mencapai Rp2,41 miliar.
Namun, dana yang diklaim untuk pengurusan perkara itu diduga tidak pernah diserahkan kepada penyidik. Sementara proses pemeriksaan hukum terhadap jajaran PDTS KBS tetap berjalan.
“Sama seperti sebelumnya, uang tersebut tidak pernah diberikan kepada penyidik dan pemeriksaan hukum tetap berjalan,” demikian keterangan resmi tim penyidik Kejati Jatim.
Penyidik juga mengungkap dugaan upaya menutupi pencairan dana perusahaan agar seolah-olah merupakan pengeluaran yang sah.
Para tersangka diduga membuat sejumlah dokumen fiktif, di antaranya perjanjian kerja sama layanan jasa hukum, laporan peninjauan standar operasional prosedur (SOP), hingga kuitansi pembayaran honorarium konsultan hukum.
Dokumen tersebut diduga digunakan sebagai administrasi pertanggungjawaban atas pencairan kas PDTS KBS senilai Rp2,41 miliar.
Selain dugaan pengeluaran fiktif untuk jasa hukum, audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur juga menemukan penyimpangan kas operasional PDTS KBS tahun anggaran 2025–2026.
Sejumlah pengeluaran, seperti biaya bahan bakar minyak (BBM), tunjangan hari raya (THR), dan honorarium, disebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan hasil audit tersebut, total kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS diperkirakan mencapai Rp3,27 miliar.
Kejati Jatim kini terus mendalami peran masing-masing tersangka, termasuk aliran dana, mekanisme pencairan kas perusahaan, serta dugaan pembuatan dokumen fiktif dalam perkara tersebut. *rhy-red




