Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Fauzi, S.H., M.H., memusnahkan pil double L. (suaraharianpagi.id/ds)
Kabupaten Mojokerto – suaraharianpagi.id
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto memusnahkan barang bukti dari 194 perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde. Pemusnahan barang bukti periode Agustus hingga Oktober 2026 tersebut dilaksanakan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Selasa (17/11).
Kegiatan dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Fauzi, S.H., M.H., didampingi Kasi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti, Drineke Apsari Yusanti. Hadir pula perwakilan Pengadilan Negeri Mojokerto, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Mojokerto, Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, Polres Mojokerto, serta jajaran pegawai Kejari Kabupaten Mojokerto.
Dalam laporannya, Drineke Apsari Yusanti menyampaikan, pemusnahan dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari total 194 perkara, terdapat sejumlah jenis tindak pidana dengan barang bukti yang beragam.
Di antaranya 20 perkara tindak pidana kesehatan dengan barang bukti sebanyak 105.671 butir pil double L. Kemudian 69 perkara narkotika dengan barang bukti sabu-sabu seberat 333,776 gram dan ganja dengan total 1.512 gram.
Selain itu, terdapat 50 perkara pencurian, 11 perkara perjudian, empat perkara informasi dan transaksi elektronik (ITE), serta empat perkara kejahatan terhadap kesusilaan.
Rincian perkara lainnya meliputi satu perkara tindak pidana lain-lain, lima perkara pemalsuan mata uang, satu perkara pemalsuan surat, satu perkara pembunuhan, dua perkara pemerasan dan pengancaman, serta empat perkara penadahan, penerbitan, dan pencetakan.
Selanjutnya, tiga perkara pengeroyokan, tiga perkara penggelapan, empat perkara penipuan, tiga perkara perbuatan curang, empat perkara perlindungan anak, dua perkara pornografi, serta empat perkara tindak pidana senjata api atau penajaman.
Barang bukti yang dimusnahkan tidak hanya berupa narkotika dan obat-obatan terlarang. Namun, juga meliputi uang palsu, akun virtual, senjata tajam maupun benda tumpul, pakaian, bahan peledak, telepon genggam (HP), dan sejumlah barang lainnya.
Secara keseluruhan, terdapat 1.011 buah barang bukti yang dimusnahkan dalam kegiatan tersebut. Pemusnahan dilakukan menggunakan beberapa metode, mulai dari dihancurkan, dipukul, dibakar, direndam dalam air hingga ditimbun dengan tanah. Cara tersebut disesuaikan dengan jenis barang bukti agar tidak dapat dipergunakan maupun dimanfaatkan kembali.
Sementara itu, Kepala Kejari Kabupaten Mojokerto Fauzi menjelaskan, pemusnahan barang bukti merupakan agenda rutin yang dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk pelaksanaan putusan pengadilan.
“Pada hari ini kita melakukan agenda rutin pemusnahan barang bukti periode Agustus sampai Oktober. Jadi, barang bukti yang dimusnahkan merupakan barang bukti yang berdasarkan putusan pengadilan dirampas untuk dimusnahkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jumlah perkaranya ada 194 perkara,” jelas Fauzi.
Ia menerangkan, tidak semua barang bukti yang diputus pengadilan harus dimusnahkan. Terdapat beberapa status barang bukti dalam putusan hakim, yakni dikembalikan kepada pemilik, dirampas untuk negara, atau dirampas untuk dimusnahkan.
Khusus barang bukti yang dirampas untuk negara, Kejari memiliki mekanisme berbeda, yakni melalui proses lelang yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hasil lelang tersebut selanjutnya menjadi penerimaan negara.
“Kalau untuk dirampas untuk negara, biasanya seperti yang kita lakukan kemarin melalui lelang serentak. Itu merupakan hasil tindak pidana berdasarkan putusan hakim yang dirampas untuk negara dan nantinya menjadi pendapatan negara. Penjualannya dilakukan melalui mekanisme lelang di KPKNL dan masyarakat diberikan kesempatan untuk ikut serta,” terangnya.
Fauzi mengakui, perkara narkotika menjadi salah satu yang paling menonjol dalam pemusnahan barang bukti kali ini. Menurutnya, tingginya jumlah perkara narkotika menjadi perhatian bersama karena kasus peredaran gelap narkoba dinilai belum menunjukkan penurunan.
“Yang paling menonjol itu narkotika, karena kami melihat perkara peredaran narkotika ini kok tidak pernah turun-turun. Jadi, mungkin ini menjadi atensi kita semua,” ungkapnya.
Ia menegaskan, upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum. Peran keluarga dan masyarakat juga diperlukan, terutama dalam memberikan edukasi serta pengawasan terhadap lingkungan sekitar.
Fauzi mengajak masyarakat memulai pencegahan dari lingkungan keluarga dengan memberikan pemahaman kepada anak-anak maupun anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika.
“Kita mungkin di lingkup keluarga dulu memberikan pembelajaran bagi saudara kita, anak kita. Kami juga memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan penyuluhan serta penerangan hukum kepada masyarakat,” katanya.
Menurutnya, pemberantasan narkotika merupakan tanggung jawab bersama, baik aparat penegak hukum, masyarakat maupun insan pers melalui edukasi dan penyebarluasan informasi kepada publik.
“Ini sebenarnya tanggung jawab kita semua, baik kami selaku aparat, masyarakat, maupun teman-teman wartawan. Ini tanggung jawab kita bersama untuk memberantas peredaran gelap narkotika,” tegas Fauzi.
Terkait nilai ekonomis barang bukti narkotika yang dimusnahkan, Fauzi menjelaskan pihaknya tidak dapat memastikan nilai keseluruhannya. Sebab, barang bukti yang dimusnahkan merupakan bagian atau penyisihan dari barang bukti hasil penyitaan penyidik kepolisian.
Ia menyebutkan, jumlah barang bukti yang disita penyidik pada tahap awal sebenarnya lebih banyak dibandingkan dengan barang bukti yang dimusnahkan dalam kegiatan tersebut.
Sebagian barang bukti telah lebih dahulu dimusnahkan melalui prosedur resmi dengan izin pengadilan, terutama untuk mengantisipasi risiko penyalahgunaan apabila seluruh barang bukti disimpan terlalu lama.
Dengan pemusnahan tersebut, Kejari Kabupaten Mojokerto memastikan barang bukti yang berdasarkan putusan pengadilan harus dimusnahkan tidak kembali beredar atau disalahgunakan. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan tugas kejaksaan dalam menuntaskan proses penanganan perkara hingga tahap eksekusi putusan pengadilan. *ds




