Penandatanganan MoU Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Fauzi, S.H., bersama Pimpinan Cabang BRI Mojokerto, R. Bobby Meidika Putra. (suaraharianpagi.id/ds)
Mojokerto – suaraharianpagi.id
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Mojokerto memperkuat komitmennya dalam menjaga kepastian hukum serta menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Langkah ini diwujudkan melalui kerja sama strategis di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto.
Sinergi antarlembaga tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang berlangsung di Kantor BRI Cabang Mojokerto pada Kamis (22/10) lalu. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Fauzi, S.H., bersama Pimpinan Cabang BRI Mojokerto, R. Bobby Meidika Putra.
Area Head BRI Sidoarjo, Tri Kenyo Kusumawati, menjelaskan bahwa kolaborasi ini bukan sekadar penguatan hubungan kelembagaan, melainkan langkah krusial dalam memberikan dukungan hukum terhadap seluruh aktivitas bisnis dan operasional perbankan BRI.
Melalui ruang lingkup kerja sama bidang Datun, Kejari diharapkan dapat memberikan bantuan, pertimbangan, hingga pendampingan hukum atas berbagai persoalan yang dihadapi BRI, baik berupa sengketa hukum maupun permasalahan keperdataan lainnya.
“Kerja sama ini menjadi langkah strategis BRI untuk memperkuat aspek hukum dalam menjalankan kegiatan usaha. Kami berharap sinergi dengan Kejaksaan dapat menangani berbagai persoalan operasional seperti sengketa perdata maupun persoalan perkreditan secara tepat dan sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujar Tri Kenyo Kusumawati, Rabu (11/11).
Ia menambahkan, dinamika perbankan memiliki banyak aspek yang membutuhkan kepastian dan perlindungan hukum. Hal ini mencakup hubungan keperdataan antara bank dan nasabah, perjanjian kredit, penanganan kewajiban debitur, hingga penyelesaian kredit bermasalah.
Dengan adanya nota kesepahaman ini, BRI dapat memperoleh dukungan hukum resmi dari Kejaksaan sesuai kewenangan yang berlaku, baik berbentuk pertimbangan hukum (legal opinion), bantuan hukum (legal assistance), maupun tindakan hukum lainnya.
“Harapan kami, sinergi ini membantu BRI memitigasi risiko hukum, memberikan kepastian dalam penyelesaian persoalan keperdataan, serta memastikan seluruh proses bisnis dan pelayanan perbankan berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel,” tambahnya.
Tri Kenyo juga menegaskan bahwa dengan landasan hukum yang kokoh, BRI dapat mengoptimalkan operasional bisnis sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat dan nasabah secara berkelanjutan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Fauzi, S.H., menyambut baik terjalinnya kerja sama ini. Menurutnya, kolaborasi antarlembaga tersebut dapat membangun hubungan kerja yang produktif, khususnya dalam mendukung penyelesaian persoalan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
Kerja sama ini sekaligus menjadi sarana koordinasi yang efektif dalam menghadapi berbagai persoalan hukum terkait kepentingan perusahaan, sehingga penyelesaiannya dapat ditempuh melalui mekanisme yang tepat sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Melalui penandatanganan MoU ini, BRI Cabang Mojokerto dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto berkomitmen memperkuat sinergi secara berkelanjutan demi menciptakan kepastian hukum, meminimalkan risiko operasional, dan terus memelihara kepercayaan publik terhadap layanan perbankan BRI. *ds
About the Author
